Pasangan Disergap Anggota Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin
Profil Lengkap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Baru RI Pengganti Sri Mulyani
Kecelakaan Tragis di Km 5 Jalan Ahmad Yani Banjarmasin, Pemotor Tewas Setelah Menabrak Truk DLH yang Sedang Beroperasi
Dosen dan Mahasiswa Kedokteran Turun ke Lapangan, Perkuat Kader Cegah Anemia
Ditlantas Polda Kalsel Goes to School, Berikan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas
Pasangan Disergap Anggota Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin
Profil Lengkap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Baru RI Pengganti Sri Mulyani
Kecelakaan Tragis di Km 5 Jalan Ahmad Yani Banjarmasin, Pemotor Tewas Setelah Menabrak Truk DLH yang Sedang Beroperasi
Dosen dan Mahasiswa Kedokteran Turun ke Lapangan, Perkuat Kader Cegah Anemia
Ditlantas Polda Kalsel Goes to School, Berikan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menilai, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempertimbangkan tindakan yang di ambil dalam menghadapi berbagai krisis yang dihadapi oleh Indonesia. Hal ini disampaikan SYL menanggapi tuntutan 12 tahun penjara jaksa KPK dalam
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider pidana kurungan enam bulan dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2020–2023. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima saksi dalam kasus dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) di lingkungan Rutan KPK, hari ini. Dari kelima nama yang dipanggil, tiga di antaranya merupakan warga binaan seperti eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming, eks Dirut Perumda Sarana
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen menuntaskan perkara dugaan suap bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej yang sampai saat ini dinilai mandek. Plh. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu berkata setiap perkara memiliki keunikannya masing-masing
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Mereka dijerat dalam kasus dugaan pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan. “KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Terkait paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran,” kata Jubir KPK, Tessa Mahardhika dalam
Presiden Jokowi mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus korupsi bantuan sosial bantuan presiden (bansos banpres) yang merugikan negara Rp125 miliar. Jokowi mengatakan tindak pidana korupsi itu memang sudah berlalu, akan tetapi, ia mendorong KPK melakukan proses hukum. “Ya, itu saya kira tindak lanjut dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kemenkes yakni Mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budi Sylvana selama hampir 6 jam. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Budi Sylvana memaparkan kepada
KPK mulai mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bansos beras presiden saat penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 125 miliar. “Kerugian sementara Rp 125 miliar,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika, dikutip detik, Kamis (27/5/2024).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang bagi warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Mulai hari ini, Rabu (26/6/2024), KPK resmi membuka pendaftaran Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) untuk periode 2024-2029. Kesempatan ini akan berlangsung selama 20 hari, terhitung
JAKARTA, KAKINEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencurigai adanya kejanggalan dalam putusan bebas yang dikeluarkan oleh Hakim Tipikor Jakarta terhadap hakim agung nonaktif Mahkamah Agung (MA), Gazalba Saleh. Gazalba sebelumnya didakwa dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Majelis
