Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Tim Gabungan Tabalong Siaga di Titik Kritis Banjir
Hoaks OTT Jaksa dan Pejabat Daerah, Kejari Purwakarta Tegaskan Tak Ada Penindakan
Momen 5 Rajab Kian Dekat, Lautan Jemaah Mulai Berkumpul di Sekumpul
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Tim Gabungan Tabalong Siaga di Titik Kritis Banjir
Hoaks OTT Jaksa dan Pejabat Daerah, Kejari Purwakarta Tegaskan Tak Ada Penindakan
Momen 5 Rajab Kian Dekat, Lautan Jemaah Mulai Berkumpul di Sekumpul
Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selidiki adanya dugaan pejabat Kejaksaan Agung, Asri Agung Putra menerima gratifikasi. Penerimaan itu diungkapkan oleh menantu Asri, Jelita Jeje. Peneliti ICW Kurnia Ramdhana mengatakan, KPK sebagai aparat penegak hukum yang berwenang menyelidiki adanya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum bisa memastikan kebenaran dokumen/surat KPK yang beredar di media sosial, dengan isi bahwa Karna Suswandi Bupati Situbondo ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi gratifikasi. “Jadi, saya belum bisa membenarkan atau tidak membenarkan surat yang beredar di luar
Direktorat Pelacakan Aset, Barang Bukti dan Eksekusi KPK menyetorkan uang ke kas negara dari barang rampasan lelang. Barang-barang tersebut meliputi barang rampasan yang berasal dari perkara pencucian uang atas nama Terpidana Mustofa Kamal Pasa. “Penegakan Hukum tidak hanya pada tahap penyelidikan, penyidikan dan
Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa pemilik PT Jembatan Nusantara Adjie mangkir dari pemeriksaan pada Jumat (23/8). Sedianya, Adjie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun anggaran 2019-2022.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemeriksaan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar tidak terkait dengan muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia dimintai keterangan soal kasus dugaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim) pada Kamis, 22 Agustus
Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis (22/8), memeriksa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022. “Ya, itu kalau di surat
Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dihukum sembilan tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi jual beli jabatan dan proyek infrastruktur. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Ternate, hari ini. “Menjatuhkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (21/8), memeriksa pejabat dan camat Kota Semarang sebagai penyidikan perkara dugaan korupsi pada proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. “Untuk camat yang dipanggil didalami terkait dengan pekerjaan-pekerjaan dari penunjukan langsung dan untuk PNS didalami terkait dengan
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 12 saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi/tindak pidana pencucian uang dengan tersangka eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba alias AGK. Juru bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan pemeriksaan dilakukan di Kantor Imigrasi Maluku Utara,
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto diperiksa soal pertemuannya dengan salah satu tersangka dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, Harno Trimadi. “Informasi yang kami dapatkan dari penyidik adalah yang
