Hoaks OTT Jaksa dan Pejabat Daerah, Kejari Purwakarta Tegaskan Tak Ada Penindakan
Momen 5 Rajab Kian Dekat, Lautan Jemaah Mulai Berkumpul di Sekumpul
H-1 Momen 5 Rajab Sekumpul, Lebih dari 1.000 Kapal Jemaah Padati Martapura
Cuaca Ekstrem Picu Banjir Bandang di Balangan, BPBD Lakukan Evakuasi di Tebing Tinggi
BPBD HSS Ingatkan Potensi Luapan Bendungan Malutu
Hoaks OTT Jaksa dan Pejabat Daerah, Kejari Purwakarta Tegaskan Tak Ada Penindakan
Momen 5 Rajab Kian Dekat, Lautan Jemaah Mulai Berkumpul di Sekumpul
H-1 Momen 5 Rajab Sekumpul, Lebih dari 1.000 Kapal Jemaah Padati Martapura
Cuaca Ekstrem Picu Banjir Bandang di Balangan, BPBD Lakukan Evakuasi di Tebing Tinggi
BPBD HSS Ingatkan Potensi Luapan Bendungan Malutu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum tentu mengusut menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, yang namanya disebut dalam Blok Medan yang terungkap di sidang korupsi eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba alias AGK. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan KPK tidak mengenal istilah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan informasi soal aliran dana dari tersangka kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta ke rumah pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Pernyataan itu sudah dicetuskan ke publik, namun, belum ke penyidik. “Kalau memang benar begitu kan disampaikan
Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan data terkait laporan kasus dugaan rasuah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan itu diambil karena Lembaga Antirasuah sudah memulai penyidikan. “Kejaksaan Agung pada hari ini telah menyerahkan penanganan perkara dugaan tindak bidana korupsi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto batal diperiksa KPK terkait kasus DJKA. Hasto mengatakan pemeriksaan dijadwal ulang pada Selasa pekan depan. Hasto lebih dulu mengatakan seharusnya pemanggilan kepadanya dilakukan pada Jumat (16/7) besok. Namun dirinya bersurat ke KPK agar pemeriksaan dimajukan menjadi hari ini. “Seharusnya
Sejumlah mantan pemimpin dan pegawai KPK bertemu dengan Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango. Salah satu hal yang dibahas adalah agar KPK menyeriusi soal Blok Medan. “Singkatnya (membahas) tentang Blok Medan. Yang kedua, tentang proses seleksi pimpinan KPK yang menyangkut kriteria yang seharusnya dipertimbangkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan korupsi investasi fiktif PT Taspen (Persero) yang menjerat dirut nonaktif Antonius Nicholas Stephanus (ANS) Kosasih. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan saksi. Juru bicara (jubir) KPK, Tessa Mahardika mengatakan, tim penyidik memanggil dua saksi dari PT KB Valbury Sekuritas.
KPK telah memeriksa mantan anggota DPR RI periode 2009-2014, Miryam S Haryani (MSH), terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP. KPK mengatakan telah mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri (LN) kepada Miryam terkait kasus tersebut. “Info yang kita dapatkan yang bersangkutan sudah dicegah ke luar negeri,” kata
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi eks Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi (SH). Langkah ini diambil berdasarkan keputusan pimpinan KPK. “Perkara atas nama tersangka SH sudah dikeluarkan penghentian penyidikannya oleh KPK berdasarkan keputusan pimpinan per Juli.
Mantan anggota DPR RI tahun 2009-2014 Miryam S. Haryani (MSH) akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (13/8/2024). Miryam dimintai keterangan terkait dugaan mega korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e KTP). “Benar Saudari MSH hari ini telah hadir di gedung merah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kasus dugaan suap alih fungsi hutan di Riau yang menyeret bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi dihentikan. Hal ini tertuang pada surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh KPK. “Dengan ini diberitahukan bahwa pada Hari Jumat,
