Momen 5 Rajab Kian Dekat, Lautan Jemaah Mulai Berkumpul di Sekumpul
H-1 Momen 5 Rajab Sekumpul, Lebih dari 1.000 Kapal Jemaah Padati Martapura
Cuaca Ekstrem Picu Banjir Bandang di Balangan, BPBD Lakukan Evakuasi di Tebing Tinggi
BPBD HSS Ingatkan Potensi Luapan Bendungan Malutu
Kinerja Lembaga Jasa Keuangan di Kalsel Stabil
Momen 5 Rajab Kian Dekat, Lautan Jemaah Mulai Berkumpul di Sekumpul
H-1 Momen 5 Rajab Sekumpul, Lebih dari 1.000 Kapal Jemaah Padati Martapura
Cuaca Ekstrem Picu Banjir Bandang di Balangan, BPBD Lakukan Evakuasi di Tebing Tinggi
BPBD HSS Ingatkan Potensi Luapan Bendungan Malutu
Kinerja Lembaga Jasa Keuangan di Kalsel Stabil
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud (KD), terkait perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK). Kuntu mengaku dicecar penyidik KPK soal pembangunan kantor DPD PDIP di Sofifi, Malut.
Kejaksaan Agung mengungkapkan 10 nama jaksa senior yang dipanggil kembali oleh lembaga penegak hukum itu dari tugasnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ada Ahmad Burhanuddin, Ali Fikri, dan Andhi Kurniawan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar ketika dihubungi di Jakarta,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPRD Maluku Utara (Malut) Kuntu Daud hari ini, Senin, 12 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba. “Benar saksi atas nama KD (Kuntu Daud) hari
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menilai ada nama-nama bermasalah dalam daftar 40 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) yang lolos tes tulis. “Nama-nama dari kontingen polisi, jaksa, hakim, dan juga pimpinan KPK yang mendaftar lagi, ini kan ditemukan banyak
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan kerja sama antara RS Muhammadiyah Bandung dan BPJS Kesehatan diputus sementara untuk mencegah terulangnya kecurangan (fraud) dalam klaim asuransi. Hal ini merespons penghentian kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 1 Agustus
Anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution – Kahiyang Ayu, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan jatah tambang ‘Blok Medan’ yang terungkap di sidang mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba atau AGK. Istilah ‘Blok Medan’ itu diduga berkaitan
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, pada 22 Juli 2023 sampai 2 Agustus 2024. Penggeledahan digelar di sejumlah lokasi di Jakarta, Semarang, dan Purwokerto. Juru bicara KPK Tessa Mahardhika
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Miryam S Haryani (MSH) selaku anggota DPR RI periode 2009-2014, setelah dua tahun mandek. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, hari ini, Jumat (9/8), tim penyidik memanggil Miryam dalam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat fakta persidangan terkait Blok Medan di wilayah pertambangan Provinsi Maluku Utara (Malut) yang diduga milik Wali Kota Medan, Bobby Nasution atau Istrinya, Kahiyang Ayu. Jubir KPK, Tessa Mahardhika menjelaskan, catatan jaksa tersebut bakal dilaporkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan cek fisik bangunan shelter tsunami buatan PT Waskita Karya di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diduga dikorupsi. Pemeriksaan dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Betul hari ini penyidik dan auditor BPKP melakukan cek fisik di shelter tsunami.
