Mutasi Besar Kejagung: Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi Dicopot
Jelang Akhir Tahun Kejagung Ganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri
KPK Setop Kasus Korupsi Izin Tambang Nikel Konut Rp2,7 T, Publik Geleng Kepala
Menuju 5 Rajab, Jemaah Terus Berdatangan ke Sekumpul, Warga Net Imbau Tidak Merokok saat Macet
MAKI Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Nikel Lintas Daerah, Kerugian Negara Ditaksir Tembus Puluhan Triliun
Mutasi Besar Kejagung: Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi Dicopot
Jelang Akhir Tahun Kejagung Ganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri
KPK Setop Kasus Korupsi Izin Tambang Nikel Konut Rp2,7 T, Publik Geleng Kepala
Menuju 5 Rajab, Jemaah Terus Berdatangan ke Sekumpul, Warga Net Imbau Tidak Merokok saat Macet
MAKI Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Nikel Lintas Daerah, Kerugian Negara Ditaksir Tembus Puluhan Triliun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenangkan kasasi atas kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang eks Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif. Kini, ia mendapat vonis pidana pengganti puluhan miliar rupiah. “Berdasarkan petikan putusan kasasi yang kami terima, Majelis Hakim mengabulkan permintaan pidana uang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pria bernama Yusup Sulaeman yang mengaku sebagai pegawai KPK dan melakukan pemerasan terhadap pegawai di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Kamis (25/7). Pria tersebut saat ini tengah menjalani proses klarifikasi di Kantor KPK. “Pada hari ini KPK telah mengamankan
Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029 mengumumkan sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi capim KPK. Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK Yusuf Ateh memaparkan bahwa jumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi capim KPK tersebut mencakup 74
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses hukum dugaan kecurangan atau fraud atas klaim BPJS Kesehatan di tiga rumah sakit. KPK menduga negara mengalami kerugian sekitar Rp35 miliar akibat kecurangan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam ‘Diskusi Media: Kecurangan Klaim
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Tebet, Jakarta, Selatan, Rabu (24/7) petang. “Kami sampaikan bahwa pada hari ini tanggal 24 Juli 2024 sedang ada kegiatan penggeledahan di
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, menggeledah sejumlah lokasi di Jabodetabek dalam rangka pengumpulan alat bukti penyidikan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Presiden untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. “Hari ini ada kegiatan penyidikan di perkara bansos bantuan Presiden di Jabodetabek.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Dalam rangka proses penyidikan kasus tersebut, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada para tersangka
Kasus dugaan korupsi terkait pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan sedang diusut. KPK menyebutkan nilai proyek yang menjadi bancakan korupsi itu mencapai setengah triliun rupiah. “Total nilainya sekitar Rp 500-an miliar karena ada 8 paket pengerukan di dalamnya,” kata juru bicara KPK Tessa
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengkritik fungsi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kritik itu dia sampaikan dalam acara peluncuran Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024. Luhut mengatakan,
Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan gugatan Novel Baswedan dan sejumlah mantan pegawai KPK lainnya soal uji materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yakni perihal syarat usia calon pimpinan lembaga antirasuah. Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan digelar di Ruang
