Mutasi Besar Kejagung: Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi Dicopot
Jelang Akhir Tahun Kejagung Ganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri
KPK Setop Kasus Korupsi Izin Tambang Nikel Konut Rp2,7 T, Publik Geleng Kepala
Menuju 5 Rajab, Jemaah Terus Berdatangan ke Sekumpul, Warga Net Imbau Tidak Merokok saat Macet
MAKI Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Nikel Lintas Daerah, Kerugian Negara Ditaksir Tembus Puluhan Triliun
Mutasi Besar Kejagung: Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi Dicopot
Jelang Akhir Tahun Kejagung Ganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri
KPK Setop Kasus Korupsi Izin Tambang Nikel Konut Rp2,7 T, Publik Geleng Kepala
Menuju 5 Rajab, Jemaah Terus Berdatangan ke Sekumpul, Warga Net Imbau Tidak Merokok saat Macet
MAKI Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Nikel Lintas Daerah, Kerugian Negara Ditaksir Tembus Puluhan Triliun
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendatangi Kantor Balai Kota Semarang, Kamis (18/7). Kali ini giliran di Dinas Sosial Kota Semarang yang digeledah petugas antirasuah. Rombongan penyidik datang menggunakan beberapa mobil sekitar pukul 10.00 WIB, dan langsung menuju ke Kantor Dinsos Kota Semarang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaksir kerugian negara dalam kasus korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) APBD Provinsi Jatim mencapai triliunan rupiah. “Didalami kerugian negara, saya senggol-senggol sedikit tadi, sekitar triliunan itu untuk pokir ini,”
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap empat pihak dalam dugaan kasus korupsi di Semarang, Jawa Tengah. Penyidikan di Semarang berkaitan dengan tiga kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Penyidikan itu berkaitan pengadaan barang dan jasa (PBJ) 2023-2024, pemerasan terhadap ASN atas insentif
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Wali Kota Semarang di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/7/2024). Wali Kota Semarang saat ini dijabat Hevearita Gunaryanti Rahayu yang akrab disapa Ita. Penggeledahan diduga terkait kasus dugaan gratifikasi atau pungutan fee sejumlah proyek Penunjukan Langsung (PL) di Pemkot Semarang
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap mantan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara (Malut) Muhaimin Syarif pada Selasa (16/7) malam WIB. “Benar, semalam sekitar jam 18.45 WIB KPK menangkap Muhaimin Syarif alias UCU di wilayah Banten,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi mengajukan banding atas vonis hakim terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan kawan-kawan, Selasa, 16 Juli 2024. “Per hari ini Jaksa Penuntut Umum KPK sudah mengajukan banding untuk perkara SYL, KS dan MH ke PN Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anak dan cucu bekas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL untuk diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Adapun anak dan cucu SYL yang dimaksud, yakni Indira Chunda Titha dan A Tenri Bilang Radisyah.
Kejaksaan Agung (Kejagung) turut mengirimkan rekomendasi individu jaksa untuk mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Lima jaksa senior dikirim untuk mengikuti seleksi itu. “Dari Kejaksaan ada lima orang (yang mendaftar capim KPK),” ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, kepada
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang dosen pada Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sebagai saksi penyidikan dugaan korupsi pengadaan kapal angkut tank TNI AL pada Kementerian Pertahanan (Kemhan). “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan akan kembali mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) KPK periode 2024-2029. “Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, saya mendaftarkan diri untuk menjadi Capim KPK untuk periode 2024-2029. Berharap ridho dan perlindungan Allah SWT semoga terpilih pimpinan yang terbaik
