Mutasi Besar Kejagung: Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi Dicopot
Jelang Akhir Tahun Kejagung Ganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri
KPK Setop Kasus Korupsi Izin Tambang Nikel Konut Rp2,7 T, Publik Geleng Kepala
Menuju 5 Rajab, Jemaah Terus Berdatangan ke Sekumpul, Warga Net Imbau Tidak Merokok saat Macet
MAKI Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Nikel Lintas Daerah, Kerugian Negara Ditaksir Tembus Puluhan Triliun
Mutasi Besar Kejagung: Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi Dicopot
Jelang Akhir Tahun Kejagung Ganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri
KPK Setop Kasus Korupsi Izin Tambang Nikel Konut Rp2,7 T, Publik Geleng Kepala
Menuju 5 Rajab, Jemaah Terus Berdatangan ke Sekumpul, Warga Net Imbau Tidak Merokok saat Macet
MAKI Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Nikel Lintas Daerah, Kerugian Negara Ditaksir Tembus Puluhan Triliun
Panitia Seleksi (Pansel) mengumumkan update pendaftaran calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Per hari ini, sebanyak 210 orang daftar capim dan 142 daftar dewas. Ketua Panitia seleksi (Pansel) Muhammad Yusuf Ateh mengatkan sudah ada 796 yang melakukan registrasi. Data itu untuk
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said didorong sejumlah pihak untuk maju mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau capim KPK. Menurut Ketua IM57 Institute, Praswad Nugraha, KPK saat tidak hanya butuh pimpinan yang berintegritas, tapi juga berani
Mantan Staf Ahli Kapolri Ike Edwin kembali mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Pensiunan Polri berpangkat terakhir inspektur jenderal ini telah menyerahkan dokumen elektronik persyaratan peserta capim KPK kepada panitia seleksi pada Jumat, 12 Juli 2024 dengan nomor
Kuasa hukum Presiden Direktur PT Nusa Halmahera Mineral (NHM), Haji Robert Nitiyudo Wachjo, Iksan Maujud, membantah kliennya tidak kooperatif atas panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Gedung Merah Putih Jakarta pada 3 Juli 2024. Iksan menjelaskan, bukan tanpa alasan ketidakhadiran Haji Robert ke
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas 15 tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya. Mereka semua segera diadili di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor). “Telah dilimpahkan berkas perkara untuk 15 tersangka pungli rutan ya ke jaksa penuntut
KPK mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) APBD Provinsi Jawa Timur anggaran 2019-2022. Ini merupakan pengembangan Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Sahat Tua P. Simanjuntak. “Kami sampaikan bahwa pada 5 Juli 2024, KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan [Sprindik].
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono hari ini, Jumat (12/7/2024). Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Wahyu dipanggil penyidik sebagai saksi dugaan korupsi di PT Telkom. Dalam kasus ini, Wahyu akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya
Kusnadi, Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Propam Polri, Kamis (11/7/2024). Laporan tersebut atas tindak pidana perampasan barang dan pemalsuan dokumen. Petrus Selestinus selaku kuasa hukum Kusnadi mengatakan, pihaknya melaporkan dua penyidik
Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada anak buah Syahrul Yasin Limpo, eks Direktur Jenderal Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Muhammad Hatta atas perkara pemerasan di Kementan. Selain pidana penjara, Muhammad Hatta juga
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) divonis hukuman penjara. Hakim menyatakan SYL terbukti bersalah telah melakukan pemerasan terhadap anak buahnya di Kementerian Pertanian (Kementan). “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 10 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam
