Warga Gelar Demonstrasi Tuntut Dana CSR, Pelindo Komitmen Jaga Hubungan dengan Masyarakat
Polisi Buru Pembacok Pemuda di Barito Hilir
Jelang Rotasi Pejabat, DPRD Banjar Dukung Bupati Geser Pejabat Tak Kompeten
Wali Kota Lisa Halaby Dorong Aerocity Jadi Pusat Ekonomi Baru Banjarbakula
Jadi Bahan Usulan Rancangan UU Pemilu, Bawaslu Kalsel Gelar Diskusi Pembinaan Kelembagaan
Warga Gelar Demonstrasi Tuntut Dana CSR, Pelindo Komitmen Jaga Hubungan dengan Masyarakat
Polisi Buru Pembacok Pemuda di Barito Hilir
Jelang Rotasi Pejabat, DPRD Banjar Dukung Bupati Geser Pejabat Tak Kompeten
Wali Kota Lisa Halaby Dorong Aerocity Jadi Pusat Ekonomi Baru Banjarbakula
Jadi Bahan Usulan Rancangan UU Pemilu, Bawaslu Kalsel Gelar Diskusi Pembinaan Kelembagaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap agar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dapat menginformasikan keberadaan buronan Harun Masiku agar segera ditangkap dan diadili. Hal itu merupakan respons Juru bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri menanggapi pernyataan
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan sepuluh terpidana perkara korupsi tunjangan kinerja (Tukin) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Lapas Sukamiskin untuk menjalani masa tahanan. “Tindakan ini berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat yang berkekuatan hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin bakal mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru bagi eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau akrab disapa Eddy Hiariej. Langkah tersebut dinilai perlu usai KPK kalah dalam praperadilan melawan Eddy Hiariej. Apalagi, baru-baru
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 14.072 Penyelenggara Negara/Wajib Lapor (PN/WL) belum menyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga berakhirnya laporan pada 3 April 2024. “KPK merinci, dari 14.072 PN/WL yang belum menyampaikan LHKPN-nya, tercatat bidang eksekutif baik pusat dan daerah sebanyak
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia. “KPK masih dibutuhkan oleh masyarakat sebagai trigger mechanism APH (aparat penegak hukum) ataupun lembaga negara lainnya,” kata Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana dalam telekonferensi yang
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan para pejabat sudah belajar bagaimana KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dia mengatakan orang-orang mulai tahu kalau ponselnya bisa disadap. “Kalau OTT sebetulnya saya sampaikan orang makin lama makin belajar bagaimana KPK melakukan OTT,” kata Alexander dalam diskusi
Andhi Pramono akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat usai divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dalam perkara gratifikasi senilai 58,9 miliar. Bekas Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar itu tak banyak bicara usai Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada
Oknum Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga melakukan pemerasan terhadap seorang saksi senilai Rp 3 miliar dikembalikan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Hal itu dibenarkan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. “Iya beliau sudah dikembalikan ke Kejagung,” kata Johanis saat dikonfirmasi melalui pesan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti aduan yang diterima oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK soal adanya dugaan pemerasan oleh oknum jaksa kepada seorang saksi. “Kami akan segera cek terkait adanya aduan dimaksud, dan hasil dari seluruh proses tindak lanjutnya di Dewas KPK,” kata
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan pentingnya melakukan pencegahan korupsi khususnya melalui pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya. Hal ini dituangkan dalam Surat Imbauan KPK Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 tentang Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari
