Polisi Buru Pembacok Pemuda di Barito Hilir
Jelang Rotasi Pejabat, DPRD Banjar Dukung Bupati Geser Pejabat Tak Kompeten
Wali Kota Lisa Halaby Dorong Aerocity Jadi Pusat Ekonomi Baru Banjarbakula
Jadi Bahan Usulan Rancangan UU Pemilu, Bawaslu Kalsel Gelar Diskusi Pembinaan Kelembagaan
Pengendara Wanita Gen-Z Diedukasi Polresta Banjarmasin
Polisi Buru Pembacok Pemuda di Barito Hilir
Jelang Rotasi Pejabat, DPRD Banjar Dukung Bupati Geser Pejabat Tak Kompeten
Wali Kota Lisa Halaby Dorong Aerocity Jadi Pusat Ekonomi Baru Banjarbakula
Jadi Bahan Usulan Rancangan UU Pemilu, Bawaslu Kalsel Gelar Diskusi Pembinaan Kelembagaan
Pengendara Wanita Gen-Z Diedukasi Polresta Banjarmasin
Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, mengatakan para tersangka pungutan liar (pungli) di rutan KPK sudah mengembalikan uang hasil pungli sekitar Rp 270 juta. Nilai itu hanya sebagian kecil dari total pungli Rp 6,3 miliar. Menurut Ali Fikri, uang pungli
KABAR pemerasan salah satu jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke salah satu saksi kini diusut tim laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Rekening penuntut umum yang diduga meminta uang Rp3 miliar itu diperiksa. “Sedang dilihat rekening banknya,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK
Dewan Pengawas (Dewas) KPK menerima pengaduan terkait seorang jaksa KPK berinisial TI yang diduga melakukan pemerasan. Aduan itu lantas diteruskan ke KPK untuk ditindaklanjuti. “Benar, aduan itu ada dari Dewas,” ujar salah seorang sumber detik, Rabu (27/3/2024). Setelahnya, Dewas disebut meneruskan aduan itu ke KPK.
Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi berat terhadap tiga bos pungli Rutan KPK berupa permintaan maaf secara langsung. Ketiganya kini sudah ditahan di Polda Metro Jaya seusai ditetapkan sebagai tersangka. “Bagaimana eksekusinya? Sesuai dengan ketentuan di Dewas eksekusi terhadap putusan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di 2 lokasi terkait kasus korupsi pengadaan lahan jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang dilaksanakan PT Hutama Karya Persero. Dua tempat yang digeledah adalah kantor pusat Hutama Karya dan PT HKR yang merupakan anak usaha PT HK
Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah menjatuhkan vonis etik kepada Plt Karutan KPK, Ristanta, dalam kasus pungutan liar di rutan KPK. Ristanta divonis sanksi berat. “Menjatuhkan sanksi berat kepada Terperiksa berupa permintaan maaf secara terbuka langsung,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak H Panggabean dikutip
Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan KPK yang tak kunjung menetapkan Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. Padahal ICW mengendus peran Gus Muhdlor cukup kental. Dalam kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada
Tim penyidik Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang hakim agung dan dan panitera Mahkamah Agung (MA) untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan tidak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan hakim agung Gazalba Saleh (GS). “Hari ini (25/3) bertempat di
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Prosedur penyaluran kredit kini diulik oleh penyidik. “Kita akan lihat misalnya terkait bagaimana mekanismenya, bagaimana standard operating procedure atau POP di LPEI dalam menyalurkan kredit,” kata Wakil Ketua KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 10 aset milik Gubernur Maluku Utara (Malut) nonaktif Abdul Gani Kasuba (AGK). Penyitaan tersebut berdasarkan keterangan dari para saksi yang diperiksa terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Malut. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan, dari keterangan
