Polisi Buru Pembacok Pemuda di Barito Hilir
Jelang Rotasi Pejabat, DPRD Banjar Dukung Bupati Geser Pejabat Tak Kompeten
Wali Kota Lisa Halaby Dorong Aerocity Jadi Pusat Ekonomi Baru Banjarbakula
Jadi Bahan Usulan Rancangan UU Pemilu, Bawaslu Kalsel Gelar Diskusi Pembinaan Kelembagaan
Pengendara Wanita Gen-Z Diedukasi Polresta Banjarmasin
Polisi Buru Pembacok Pemuda di Barito Hilir
Jelang Rotasi Pejabat, DPRD Banjar Dukung Bupati Geser Pejabat Tak Kompeten
Wali Kota Lisa Halaby Dorong Aerocity Jadi Pusat Ekonomi Baru Banjarbakula
Jadi Bahan Usulan Rancangan UU Pemilu, Bawaslu Kalsel Gelar Diskusi Pembinaan Kelembagaan
Pengendara Wanita Gen-Z Diedukasi Polresta Banjarmasin
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar NasDem mengembalikan uang Rp40 juta dari eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). “Ada Rp40 juta yang perlu dikonfirmasi dan penyidik sudah menyarankan untuk pengembalian hari ini untuk
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa sejumlah terpidana di Lapas Kelas 1 Sukamiskin sebagai pengembangan penyidikan dugaan pungli di rutan KPK. Pemeriksaan saksi ini dilakukan pada Kamis, 21 Maret kemarin. Adapun saksi yang dimaksud, yaitu Yoory Corneles Pinontoan (terpidana korupsi pengadaan lahan di Kelurahan
Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan membacakan pleidoi atau nota pembelaan dalam perkara gratifikasi dan suap perkara di MA. Hasbi mengklaim mendapat intimidasi dalam pengusutan kasusnya oleh penyidik KPK. “Pada saat itu, posisi saya masih sebagai saksi, terdapat intimidasi verbal oleh oknum
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) tak kebablasan atau offside dalam menangani dugaan kecurangan (fraud) maupun korupsi terhadap fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menerangkan berdasarkan keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nilai kerugian keuangan negara yang disinyalir muncul
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyarankan agar menyetop penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 demi menghindari politisasi. “Alangkah baiknya mungkin lewat perda atau apa pun supaya 2 bulan sebelum pilkada enggak ada penyaluran bansos dan lain
Kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mencuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkannya ke Kejaksaan Agung pada Senin (18/3/2024). Sehari kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malah memulai duluan penyidikan kasus ini. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan alasan lembaganya melakukan penyidikan
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut dilayangkan JATAM atas keputusan pencabutan izin tambang yang diduga penuh koruptif dan merugikan perekonomian negara. Koordinator JATAM Melky Nahar menyatakan, langkah JATAM
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Fadel Muhammad Al-Haddar untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes tahun 2020. “Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Fadel
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan DPR. Indra dipanggil penyidik KPK hari ini. Selain Indra Iskandar, KPK juga menetapkan Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyiapkan pelaksana tugas (Plt) kepala rumah tahanan (karutan). Keputusan itu diambil karena Karutan KPK Achmad Fauzi ditahan karena menjadi tersangka kasus pungutan liar (pungli). “Ya tentu secara administrasi kami tetapkan Plt, yang siapa-siapanya nanti anu (ditentukan) Pak Sekjen,” kata
