Mutasi Besar Kejagung: Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi Dicopot
Jelang Akhir Tahun Kejagung Ganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri
KPK Setop Kasus Korupsi Izin Tambang Nikel Konut Rp2,7 T, Publik Geleng Kepala
Menuju 5 Rajab, Jemaah Terus Berdatangan ke Sekumpul, Warga Net Imbau Tidak Merokok saat Macet
MAKI Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Nikel Lintas Daerah, Kerugian Negara Ditaksir Tembus Puluhan Triliun
Mutasi Besar Kejagung: Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi Dicopot
Jelang Akhir Tahun Kejagung Ganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri
KPK Setop Kasus Korupsi Izin Tambang Nikel Konut Rp2,7 T, Publik Geleng Kepala
Menuju 5 Rajab, Jemaah Terus Berdatangan ke Sekumpul, Warga Net Imbau Tidak Merokok saat Macet
MAKI Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Nikel Lintas Daerah, Kerugian Negara Ditaksir Tembus Puluhan Triliun
Ketua IM57+ Institute, M. Praswad Nugraha, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) baru untuk mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej. “Jika memang sudah dinyatakan naik ke penyidikan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum pengusaha tambang tidak memanipulasi pembayaran pajak. Pasalnya sebagian penghasilan yang wajib diserahkan negara berdasarkan penghitungan keuntungan. “Pajak yang Anda bayar tidak akan mengganggu usaha, karena pajak diambil dari keuntungan. Jadi, bayarlah pajak,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan isi paket bantuan sosial (bansos) presiden saat pandemi Covid-19 yang diduga dikorupsi. KPK diketahui sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bansos presiden yang ditaksir merugikan keuangan negara lebih dari Rp 125 miliar. “Isi dari bansos itu bervariatif mulai
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menilai, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempertimbangkan tindakan yang di ambil dalam menghadapi berbagai krisis yang dihadapi oleh Indonesia. Hal ini disampaikan SYL menanggapi tuntutan 12 tahun penjara jaksa KPK dalam
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider pidana kurungan enam bulan dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2020–2023. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima saksi dalam kasus dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) di lingkungan Rutan KPK, hari ini. Dari kelima nama yang dipanggil, tiga di antaranya merupakan warga binaan seperti eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming, eks Dirut Perumda Sarana
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen menuntaskan perkara dugaan suap bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej yang sampai saat ini dinilai mandek. Plh. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu berkata setiap perkara memiliki keunikannya masing-masing
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Mereka dijerat dalam kasus dugaan pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan. “KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Terkait paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran,” kata Jubir KPK, Tessa Mahardhika dalam
Presiden Jokowi mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus korupsi bantuan sosial bantuan presiden (bansos banpres) yang merugikan negara Rp125 miliar. Jokowi mengatakan tindak pidana korupsi itu memang sudah berlalu, akan tetapi, ia mendorong KPK melakukan proses hukum. “Ya, itu saya kira tindak lanjut dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kemenkes yakni Mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budi Sylvana selama hampir 6 jam. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Budi Sylvana memaparkan kepada
