Banjir Rob Kembali Rendam Sejumlah Jalan di Banjarmasin
Segera Tetapkan Tersangka! Kayu Ilegal Tapanuli Masuk Gelar Perkara Polri–Kejaksaan Agung
Disdukcapil HSU Pastikan Stok Blanko KTP-el dan KIA
1.935 Rumah di HSU Terendam, Terdampak Dua Bulan
Terduga Pelaku Pembunuhan Karyawan Kebun Karet di Tanah Laut Menyerahkan Diri Usai Kabur
Banjir Rob Kembali Rendam Sejumlah Jalan di Banjarmasin
Segera Tetapkan Tersangka! Kayu Ilegal Tapanuli Masuk Gelar Perkara Polri–Kejaksaan Agung
Disdukcapil HSU Pastikan Stok Blanko KTP-el dan KIA
1.935 Rumah di HSU Terendam, Terdampak Dua Bulan
Terduga Pelaku Pembunuhan Karyawan Kebun Karet di Tanah Laut Menyerahkan Diri Usai Kabur
Sidang perdana sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru resmi digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini diajukan oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kalimantan Selatan dan Prof. Udiansyah, didampingi Tim Hukum Hanyar (Haram Manyarah) yang dikomandoi
Dua permohonan Perselisihan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 resmi diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara tersebut teregistrasi dengan Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Perkara Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 diajukan oleh Syarifah Hayan yang mewakili pemantau pemilu
Mahkamah Konstitusi melaksanakan sidang panel PHPU pemungutan suara ulang Pilkada Kota Banjarbaru pada Kamis (15/5/2025). Agenda sidang panel: pemeriksaan pendahuluan atau mendengar permohonan Pemohon. Dua sidang panel terdiri dari PHPU Perkara No : 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota KOTA BANJARBARU Tahun 2024;
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Andi Tenri Sompa tidak mempersoalkan laporan Tim Hukum Hanyar (Haram Manyarah) Banjarbaru ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut Andi, pelaporan ke DKPP merupakan hak konstitusional individu atau lembaga, termasuk Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI). Andi Tenri
Keterlibatan TNI dalam mengamankan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia dikritik, sebab kewenangan pengamanan berada di tangan Polri. Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menegaskan, pelibatan TNI ke ranah keamanan, sejatinya harus melalui persetujuan Presiden Prabowo Subianto. “Sebab,
Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Rudianto Lallo menilai pengerahan prajurit TNI di Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) perlu dikaji kembali. Ia menilai supremasi sipil di dalam penegakan hukum perlu dijaga sesuai semangat reformasi. “Sekalipun langkah tersebut tidak masuk dalam ranah
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi mencabut status dan hak DPD Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kalsel sebagai lembaga pemantau Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru. Pencabutan ini tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kalsel Nomor 74 Tahun 2025,
Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin meminta Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (LPRI) mencabut gugatan terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah (PSU Pilkada) Kota Banjarbaru di Mahkamah Konstitusi (MK). Muhidin di Banjarmasin, Jumat, mengatakan LPRI merupakan lembaga atau organisasi yang dibentuk dengan
Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI Kalsel), Akhmad Husaini, mengatakan gugatan pemungutan suara ulang Pilkada Kota Banjarbaru ke Mahkamah Konstitusi memang sebagai hak konstitusional dan satu kewenangan MK. Hal ini, kata Husaini, MK sebagai pengawal konstitusi sesuai pasal 24C ayat 1 dan pasal
KAKINEWS.id, BANJARBARU — Awan kontroversi menggantung tebal di atas proses Pemilihan Ulang Wali Kota Banjarbaru. Tim Hukum Hanyar (Haram Manyarah), yang dikenal vokal dalam mengawal keadilan pemilu, resmi melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjarbaru ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin, senin
