Polres Banjar Tangkap 116 Tersangka Kejahatan selama Operasi Sikat Intan
Menteri Budi Arie Minta KPK Kawal Program Koperasi Desa Merah Putih
Jadi Keynote Speech pada DAMNAS IMM 2025, Wabup Herman Susilo Dorong Kolaborasi Pemkab dan Kampus
Kejaksaan Agung Tangkap Dirut PT Sritex atas Dugaan Korupsi
TNI AL Musnahkan Barang Bukti Narkoba 2 Ton
Polres Banjar Tangkap 116 Tersangka Kejahatan selama Operasi Sikat Intan
Menteri Budi Arie Minta KPK Kawal Program Koperasi Desa Merah Putih
Jadi Keynote Speech pada DAMNAS IMM 2025, Wabup Herman Susilo Dorong Kolaborasi Pemkab dan Kampus
Kejaksaan Agung Tangkap Dirut PT Sritex atas Dugaan Korupsi
TNI AL Musnahkan Barang Bukti Narkoba 2 Ton
Komite Anti Korupsi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KAKI Kalsel) bersama perwakilan masyarakat Kota Banjarbaru melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Jumat 21 Februari 2025. Ketua LSM KAKI Kalsel, H. Akhmad Husaini, mengatakan aksi unjuk rasa ini meminta agar
Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik wacana penambahan kewenangan penegak hukum dan TNI berdasarkan sejumlah draf RUU yang sudah dibahas di DPR. Koalisi sipil menilai perlunya ada pembenahan penegak hukum dan TNI, bukan penambahan kewenangan. Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari PBHI, Imparsial, Elsam, HRWG,
Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan jajak pendapat terhadap kinerja penegakan hukum di 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, Kejaksaan Agung masih menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh publik. “Tingkat kepercayaan publik kepada pemberantasan korupsi pada lembaga-lembaga
Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan (Bawaslu Kalsel) dan Bawaslu 13 kabupaten/kota se-Kalsel melaksanakan rapat koordinasi kehumasan bersama awak media di Hotel Royal Jelita, Kota Banjarmasin, pada 6-8 Februari 2025. Kegiatan ini bentuk apresiasi Bawaslu Kalsel terhadap awak media yang mendukung dan mengawal
Menjelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming, berbagai catatan datang dari para tokoh hukum dan politik. Catatan ini mengemuka dalam diskusi publik yang diselenggarakan Indrayana Centre for Government Constitution and Society (INTEGRITY) Law Firm, di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Banjar tahun 2024. Perkara gugatan Nomor 64/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan paslon 02 Syaifullah Tamliha- Habib Ahmad Bahasyim itu dianggap selesai dan tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian. Putusan tersebut
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang diajukan pasangan calon nomor urut 3, Tri Rismaharini (Risma) dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans). Keputusan ini dibacakan dalam sidang putusan dismissal pada Selasa
Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kota Banjarbaru pada Selasa, 4 Februari 2025. Sidang pleno pengucapan putusan/ketetapan akan digelar di Gedung MKRI 1, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Informasi ini berdasarkan Surat Panggilan Sidang MK yang ditujukan kepada
Pelantikan Kepala Daerah secara serentak hasil Pilkada 2024 kemungkinan akan diundur antara 18 dan 20 Februari 2025. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan rencana pelantikan kepala daerah serentak tengah dibicarakan kembali. “Tanggal pelantikan sedang dibicarakan di tingkat pemerintah, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu,
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Parawansa, menghadiri pelantikan bersama pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan ranting Muslimat NU se-Kabupaten Kediri, di GOR Jayabaya, Kediri, Minggu (26/1/2025). Dalam kegiatan ini, total ada sebanyak 9.545 pengurus PAC dan Ranting
