Tak Cukup Panggil Selebgram, Dugaan Duit Iklan BJB Mengalir ke Artis, KPK Diminta Bongkar Semua
Isu “Super Flu” Merebak, Dinkes Kalsel Pastikan Masih Influenza Musiman
Akses Sekolah Terputus Akibat Banjir, BPBD dan Warga Bersihkan SD Kecil Raranum
PUPR Balangan Bergerak Tangani Kerusakan Jembatan Langkap–Raranum Pascabanji
Banjir Rob Kembali Rendam Sejumlah Jalan di Banjarmasin
Tak Cukup Panggil Selebgram, Dugaan Duit Iklan BJB Mengalir ke Artis, KPK Diminta Bongkar Semua
Isu “Super Flu” Merebak, Dinkes Kalsel Pastikan Masih Influenza Musiman
Akses Sekolah Terputus Akibat Banjir, BPBD dan Warga Bersihkan SD Kecil Raranum
PUPR Balangan Bergerak Tangani Kerusakan Jembatan Langkap–Raranum Pascabanji
Banjir Rob Kembali Rendam Sejumlah Jalan di Banjarmasin
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) TB Hasanuddin mengungkapkan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan bertambah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI, antara lain menjaga ketahanan siber dan mengatasi masalah narkoba. Ia menjelaskan tugas TNI tersebut masuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP),
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Holik, mengungkap mengenai aturan larangan pelaksanaan rapat umum atau kampanye akbar dalam proses pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024. Dia beralasan larangan kampanye akbar dilakukan demi efisiensi anggaran. “Untuk kampanye rapat umum ini ditiadakan karena memperhatikan
Wali Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Aditya Mufti Ariffin mengundurkan diri dari jabatan meskipun masa jabatan belum berakhir sebagai kepala daerah, usai menjadi petinggi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aditya menyampaikan pengunduran diri saat Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru yang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Paripurna serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru dari masa kepemimpinan dari Haji Sayed Jafar Alaydrus, S.H kepada Bupati Kotabaru terpilih Haji Muhammad Rusli, S.Sos, dan Wakil Bupati terpilih Syairi Mukhlis, S.Sos untuk
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mulai menyiapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. Besaran anggaran PSU Pilkada Banjarbaru diperkirakan Rp11 miliar atau separuh dari anggaran Pilkada serentak 2024 lalu. Komisioner KPU Kota Banjarbaru, Haris
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang kesimpulan yang dibacakan pada Jumat (28/2/2025) siang, resmi menghentikan jabatan Empat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru. Keputusan itu, dibacakan Ketua DKPP, Heddy Lugito, dengan nomor perkara 25-PKE-DKPP/2025. Pengadu merupakan mantan calon Wakil Wali Kota Banjarbaru, Said
Komite Anti Korupsi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KAKI Kalsel) bersama perwakilan masyarakat Kota Banjarbaru melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Jumat 21 Februari 2025. Ketua LSM KAKI Kalsel, H. Akhmad Husaini, mengatakan aksi unjuk rasa ini meminta agar
Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik wacana penambahan kewenangan penegak hukum dan TNI berdasarkan sejumlah draf RUU yang sudah dibahas di DPR. Koalisi sipil menilai perlunya ada pembenahan penegak hukum dan TNI, bukan penambahan kewenangan. Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari PBHI, Imparsial, Elsam, HRWG,
Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan jajak pendapat terhadap kinerja penegakan hukum di 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, Kejaksaan Agung masih menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh publik. “Tingkat kepercayaan publik kepada pemberantasan korupsi pada lembaga-lembaga
Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan (Bawaslu Kalsel) dan Bawaslu 13 kabupaten/kota se-Kalsel melaksanakan rapat koordinasi kehumasan bersama awak media di Hotel Royal Jelita, Kota Banjarmasin, pada 6-8 Februari 2025. Kegiatan ini bentuk apresiasi Bawaslu Kalsel terhadap awak media yang mendukung dan mengawal
