Jadikan Sahabat, Ditlantas Polda Kalsel Ajak Driver Ojol Jadi Pelopor Keselamatan di Jalan Raya
Biddokkes Polda Kalsel, PERSI dan AMKESI Bahas Restorative Justice dalam Sengketa Medis
Eks Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia
Kejagung Diminta Tetapkan Eks Bupati Sri Mulyani sebagai Tersangka Kasus Plaza Klaten
Wali Kota Banjarbaru Resmikan Islamic Center Wadi Mubarak
Jadikan Sahabat, Ditlantas Polda Kalsel Ajak Driver Ojol Jadi Pelopor Keselamatan di Jalan Raya
Biddokkes Polda Kalsel, PERSI dan AMKESI Bahas Restorative Justice dalam Sengketa Medis
Eks Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia
Kejagung Diminta Tetapkan Eks Bupati Sri Mulyani sebagai Tersangka Kasus Plaza Klaten
Wali Kota Banjarbaru Resmikan Islamic Center Wadi Mubarak
Pelantikan Kepala Daerah secara serentak hasil Pilkada 2024 kemungkinan akan diundur antara 18 dan 20 Februari 2025. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan rencana pelantikan kepala daerah serentak tengah dibicarakan kembali. “Tanggal pelantikan sedang dibicarakan di tingkat pemerintah, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu,
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Parawansa, menghadiri pelantikan bersama pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan ranting Muslimat NU se-Kabupaten Kediri, di GOR Jayabaya, Kediri, Minggu (26/1/2025). Dalam kegiatan ini, total ada sebanyak 9.545 pengurus PAC dan Ranting
Mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu, menyoroti masalah independensi Kejaksaan. Dia menyebut sulit Kejaksaan bisa lepas dari pengaruh politik. “Tapi yang paling saya soroti dari problem kejaksaan kita, menurut saya kita agak sulit, atau sulit berharap kejaksaan itu lepas
Bahas Penanganan Banjir, DPRD Batola Gelar Rapat Gabungan Kaki News, Marabahan – DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola), menggelar rapat gabungan Komisi, bertempat di ruang rapat lantai 1 DPRD Batola. Selasa (21/1/2024). Dalam rapat tang digelar DPRD kemarin membahas salah satunya bagaimana langkah strategis
Tim Hanyar Banjarbaru (Haram Manyarah) telah menyiapkan sejumlah ahli yang siap memberikan pendapat dalam persidangan. Soal proses hukum sengketa Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Banjarbaru 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Denny Indrayana, salah satu anggota tim hukum tersebut, mengungkapkan ahli yang akan dihadirkan terdiri
Surabaya – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan perkara Pilgub Jatim nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025, di Jakarta, Jumat (17/1/2025). Sidang kali ini, hakim MK memberi kesempatan pihak termohon yakni KPU Jatim dan pihak terkait (Tim Hukum Khofifah-Emil) untuk menyampaikan eksepsi. Koordinator Hukum TPP Khofifah-Emil, Edward Dewaruci,
Tim Hukum Banjarbaru Hanyar (HARAM MANYARAH) sebagai kuasa hukum Pihak Pemohon yakni 2 Orang Para Warga Kota Banjarbaru dan Pemantau Pemilu yang dimana sebelumnya mereka merupakan pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atas permasalahan Pilkada Kota Banjarbaru pada hari ini, Kamis 09 Januari
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotabaru menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dalam Rapat ini, Ketua KPU Kotabaru Andi Muhammad Saidi, membacakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun
Jakarta – Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), menggugat hasil Pilgub Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam gugatannya, mereka menuding adanya manipulasi suara yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 02 Khofifah
Surabaya – KPU Jawa Timur telah merampungkan rekapitulasi 38 kabupaten/kota untuk Pilgub Jatim 2024 pada awal Desember 2024 lalu. Hasilnya paslon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak meraih 12.192.165 suara. Kemudian paslon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim meraih suara
