KAKINEWS.ID | KALTENG — Di tengah kepungan kabut asap dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belum sepenuhnya teratasi, Kalimantan Tengah membutuhkan lebih dari teriakan suara yang lantang di jalanan.
Daerah ini membutuhkan kerja nyata, gerakan bersama, dan langkah konkret yang benar-benar menyentuh keselamatan masyarakat dalam upaya memadamkan api bersama-sama.
Pesan itulah yang mengemuka dari sikap Gerakan Aliansi Rakyat Dayak (GARDA) dalam aksi damai di kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat 23 Oktober 2026 kemarin.
Berbeda dengan Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan yang mendesak penetapan karhutla sebagai bencana nasional, GARDA Kalteng memilih menyuarakan dukungan kepada pemerintah sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dalam menghadapi bencana.
Dua Sikap Berbeda, Satu Persoalan Besar
Kehadiran dua kelompok di Kantor Pemprop Kalteng dengan pendekatan berbeda memperlihatkan bahwa penanganan karhutla telah menjadi persoalan serius yang menyita perhatian publik.
Di satu sisi, ada kelompok yang menekan pemerintah melalui demonstrasi dan tuntutan politik.
Di sisi lain, GARDA Kalteng mendorong kebersamaan, dukungan terhadap petugas, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran Karhutla yang terjadi.
GARDA Kalteng menilai, di tengah situasi darurat, energi masyarakat sebaiknya tidak habis untuk mempertajam pertentangan antarkelompok.
Kritik dan demonstrasi merupakan hak warga negara, tetapi perjuangan menghadapi karhutla juga membutuhkan partisipasi langsung semua pihak, koordinasi, dan dukungan terhadap mereka yang bekerja di lapangan.
Sebab, sekeras apa pun orasi disampaikan, api tidak akan padam hanya karena suara pengeras suara.
Kebakaran membutuhkan petugas, peralatan, logistik, langkah pencegahan, serta dukungan masyarakat yang bergerak secara terorganisasi.
GARDA Kalteng : Saatnya Bergandengan Tangan
Juru bicara GARDA, Frides Mahaga, mengajak masyarakat tidak cuma menjadi penonton di tengah ancaman karhutla.
Warga dapat mengambil peran sesuai kemampuan, mulai dari mencegah pembakaran lahan, melaporkan titik api, menjaga lingkungan, hingga membantu menyebarkan informasi yang benar mengenai kondisi di lapangan.
GARDA Kalteng juga menyampaikan dukungan kepada pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, Satgas Karhutla serta relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Menurut Frides, dukungan pemerintah pusat terhadap kebutuhan penanganan bencana menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan, sembari memastikan pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sikap tersebut menegaskan bahwa gerakan masyarakat tidak harus selalu diwujudkan melalui konfrontasi.
Kolaborasi juga dapat menjadi kekuatan untuk mendorong percepatan penanganan, memperluas partisipasi warga, dan membantu meringankan beban masyarakat terdampak.
Bukan Berarti Pemerintah Bebas dari Kritik
Dukungan GARDA Kalteng terhadap Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran bukan berarti pemerintah harus kebal terhadap kritik.
Persoalan karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat luas sehingga setiap kebijakan tetap harus terbuka terhadap evaluasi.
Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan perkembangan penanganan kebakaran, efektivitas pengerahan personel, perlindungan warga terdampak, serta langkah nyata memulihkan kualitas udara.
Dukungan publik semestinya menjadi energi tambahan bagi pemerintah untuk bekerja lebih cepat, bukan alasan untuk mengendurkan kewaspadaan.
Di sisi lain, kelompok yang memilih jalur demonstrasi juga memiliki ruang untuk menyampaikan tuntutan.
Namun, aspirasi akan semakin kuat apabila disertai argumentasi yang terukur, rekomendasi yang jelas, serta pengawalan terhadap tindak lanjut kebijakan.
Dengan demikian, perbedaan pendekatan tidak perlu berubah menjadi pertarungan siapa yang paling benar. Yang seharusnya diperebutkan adalah hasil terbaik bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
Ukuran Keberhasilan Bukan Ramainya Aksi
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan perdebatan mengenai siapa yang paling lantang membela rakyat.
Mereka membutuhkan udara yang lebih bersih, penanganan titik api yang efektif, akses layanan kesehatan, perlindungan bagi kelompok rentan, serta kepastian bahwa dampak karhutla ditangani secara serius.
Di sinilah pendekatan kolaborasi GARDA Kalteng harus dibuktikan melalui tindakan nyata.
Dukungan akan memiliki nilai lebih apabila diwujudkan dalam kegiatan yang membantu petugas, memperkuat pencegahan, dan memberikan manfaat langsung bagi warga.
Demikian pula, demonstrasi akan semakin bermakna apabila mampu mendorong keputusan, pengawasan, dan perbaikan yang terukur.
Kalimantan Tengah tidak membutuhkan konflik berkepanjangan antara kelompok pendukung pemerintah dan kelompok pengkritik.
Daerah ini membutuhkan masyarakat yang bersatu menghadapi bencana, pemerintah yang bertanggung jawab, serta gerakan sosial yang mampu menggabungkan dukungan dengan pengawasan.
Karhutla Harus Menjadi Musuh Bersama
Pesan GARDA Kalteng pada akhirnya sederhana: perbedaan sikap politik jangan sampai mengalahkan kepentingan masyarakat yang sedang menghadapi ancaman kebakaran dan kabut asap.
Gubernur dan jajaran pemerintah wajib terus bekerja serta membuka diri terhadap evaluasi. Sementara itu, masyarakat memiliki hak untuk mengkritik, sekaligus kesempatan untuk berkontribusi melalui langkah-langkah nyata.
Karena keberhasilan penanganan karhutla tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak atau paling ramai menggelar aksi.
Keberhasilan harus diukur dari seberapa efektif api dikendalikan, asap berkurang dan seberapa terlindungi warga, dan seberapa cepat masyarakat kembali menghirup udara yang aman.
Di tengah situasi ini, kolaborasi bukan berarti berhenti mengkritik, dan kritik bukan alasan untuk berhenti bekerja bersama, sampaikanlah kritik yang elok dan membangun juga yang santun. Kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah harus tetap menjadi prioritas utama.(Van)
