KAKINEWS.ID, Jakarta – Koalisi masyarakat sipil untuk keadilan iklim yang tergabung dalam JustCOP mengkritik pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengenai swasembada beras dan tidak perlunya ekspansi lahan pertanian di kawasan hutan. Koalisi menilai, pernyataan tersebut belum sejalan dengan kondisi di Papua Selatan yang masih menghadapi deforestasi akibat proyek pangan dan energi.
Kritik tersebut disampaikan menyusul pernyataan Hashim dalam Indonesia International Sustainability Forum 2026. Hashim menyebut Indonesia telah mencapai swasembada beras tiga tahun lebih cepat dari target pemerintah, sehingga tidak lagi membutuhkan perluasan lahan pertanian padi di kawasan hutan.
Pernyataan itu juga disertai penjelasan Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu, bahwa pengembangan lahan pangan dan biofuel akan difokuskan pada lahan terdegradasi.
Kepala Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik, menilai pernyataan tersebut bertentangan dengan kondisi di lapangan, khususnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan.
“Pernyataan Hashim seperti permainan kata-kata saja. Jika pemerintah benar-benar mengakui bahwa ketahanan pangan tidak membutuhkan pembukaan hutan baru, prinsip itu harus diterapkan secara nyata dan menyeluruh di Papua,” kata Kiki dalam keterangan tertulis JustCOP, Jumat, 9 Oktober 2026.
Menurut Kiki, pelaksanaan PSN untuk pencetakan sawah dan pengembangan perkebunan tebu untuk bioetanol telah berdampak terhadap hutan adat, tanah masyarakat, serta ekosistem rawa yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat.
Greenpeace Indonesia mencatat, berdasarkan analisis citra satelit, deforestasi di area persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) Wanam-Muting, khususnya di sepanjang jalur pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer, telah mencapai hampir 7.600 hektare hingga Februari 2026.
Selain itu, pemantauan Greenpeace menemukan 1.413 titik sumber asap di Papua Selatan hingga 1 Oktober 2026, termasuk di kawasan yang dinilai penting secara ekologis di Merauke.
Koordinator Solidaritas Merauke dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA), Franky Samperante, juga menilai komitmen pemerintah untuk menghentikan pembukaan hutan belum tercermin dalam pelaksanaan proyek di lapangan.
“Pernyataan pejabat yang berulang kali menyampaikan komitmen pembangunan berkelanjutan masih dalam tahap percakapan di langit dan belum dapat mendarat dalam praktik,” ujar Franky.
Ia menyebut Solidaritas Merauke mencatat perluasan lahan dan deforestasi terkait PSN di Papua Selatan telah mencapai 49.787 hektare. Franky mendesak pemerintah menghentikan PSN Papua Selatan, menertibkan aktivitas perusahaan, memulihkan hak masyarakat adat, serta merehabilitasi lingkungan yang rusak.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Tren Asia, Yuyun Indradi, mempertanyakan pendekatan ketahanan pangan yang hanya berfokus pada swasembada beras, padahal Indonesia memiliki beragam sumber pangan lokal.
“Sementara banyak proyek yang mengatasnamakan PSN Ketahanan Pangan justru menghancurkan sumber-sumber pangan lokal yang ada di masyarakat,” kata Yuyun.
Menurutnya, hutan dan ekosistem rawa di Papua merupakan sumber pangan serta protein bagi masyarakat setempat. Kerusakan ekosistem tersebut dinilai berpotensi mengancam ketahanan pangan masyarakat adat.
Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad, menambahkan bahwa komitmen pemerintah untuk tidak membuka hutan bagi perluasan lahan pangan harus diikuti konsistensi kebijakan lintas sektor, termasuk kebijakan energi, kehutanan, dan fiskal.
“Komitmen iklim pada akhirnya tidak diukur dari berapa banyak pernyataan yang dibuat, tetapi dari apakah kebijakan dan uang negara bergerak ke arah yang sama,” ujar Nadia.
Ia menyoroti insentif program biodiesel B40/B50 yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp32 triliun pada 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp17 triliun disebut telah disalurkan hingga Juni 2026. Nadia juga menyebut dana publik untuk program biodiesel sejak 2015 telah mencapai Rp240 triliun.
Menurut Nadia, pemerintah perlu memastikan anggaran, subsidi, insentif, dan kemudahan perizinan tidak mendorong ekspansi lahan yang memperbesar tekanan terhadap hutan.
Sebelumnya, Hashim menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras tiga tahun lebih cepat dari target pemerintah. Ia menggunakan tingginya stok beras pemerintah yang mencapai 5,3 juta ton sebagai salah satu indikator ketahanan pangan nasional.
JustCOP menilai komitmen ketahanan pangan dan iklim perlu diwujudkan melalui kebijakan yang melindungi hutan, ekosistem, serta hak-hak masyarakat adat, khususnya di Papua Selatan.
