KAKINEWS.ID, Jakarta – Indonesia Political Review (IPR) menilai pengerahan 48 pesawat dan helikopter serta lebih dari 60.000 personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kebakaran dan dampaknya terhadap masyarakat.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, mengatakan penanganan karhutla membutuhkan langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan. Menurutnya, pengerahan sumber daya dalam jumlah besar merupakan bentuk upaya pemerintah memperkuat penanganan kebakaran di lapangan.
“Menurut IPR, pengerahan 48 pesawat dan helikopter serta lebih dari 60.000 personel menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam menangani dan menyelesaikan persoalan karhutla. Pemerintah tidak tinggal diam, melainkan melakukan berbagai upaya untuk memperkuat penanganan di lapangan,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Minggu (18/10/2026).
Iwan menilai, kritik masyarakat terhadap penanganan karhutla tetap diperlukan sebagai bagian dari evaluasi pemerintah. Namun, penilaian terhadap upaya tersebut perlu mempertimbangkan berbagai langkah yang telah dilakukan, mulai dari pemadaman darurat hingga penguatan koordinasi lintas instansi.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa pemerintah tidak bekerja sama sekali. Faktanya, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pemadaman darurat, penguatan koordinasi pusat dan daerah, pembentukan satgas, operasi modifikasi cuaca, hingga pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi dan memadamkan titik api,” jelasnya.
Ia menambahkan, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi. Pemerintah juga perlu memperkuat pencegahan jangka panjang, terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau.
Menurut Iwan, langkah tersebut perlu mencakup pengelolaan gambut, deteksi dini, pengawasan aktivitas pembukaan lahan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya karhutla.
“Persoalan karhutla tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemadaman. Kita membutuhkan pengelolaan gambut yang lebih baik, deteksi dini, pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab,” tegasnya.
IPR juga mendorong penguatan koordinasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, serta masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting agar pengerahan personel dan peralatan dapat memberikan hasil nyata dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Iwan menegaskan, keberhasilan penanganan karhutla harus diukur berdasarkan kondisi di lapangan. Indikatornya meliputi penurunan jumlah titik api, terkendalinya luas lahan terbakar, membaiknya kualitas udara, serta berkurangnya dampak kebakaran terhadap kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo tidak berarti menutup ruang kritik. Sebaliknya, kritik harus menjadi bagian dari evaluasi untuk memastikan seluruh upaya pemerintah berjalan efektif. Yang terpenting adalah bagaimana negara hadir melindungi masyarakat dan memastikan karhutla tidak terus menjadi persoalan berulang,” ungkap Iwan.
Ia berharap penanganan karhutla terus diperkuat agar upaya pemadaman berjalan efektif sekaligus mampu mencegah kebakaran serupa pada musim kemarau berikutnya.
“Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah kerja nyata, bukan sekadar saling menyalahkan. Keseriusan Presiden harus diterjemahkan menjadi hasil yang bisa dirasakan masyarakat, sehingga penanganan karhutla semakin efektif dan pencegahannya semakin kuat,” pungkasnya.
