Jelang Ramadhan , Pemko Banjarbaru Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi
BANJARBARU, KN
âDalam rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2023 , Rapa Koordinasi (Rakor) kembali
dilaksanakan secara virtual di Aula Johan Arifin Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Banjarbaru pada Senin (13/03/2023).
Rakor
yang di pimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini diikuti oleh seluruh
pimpinan daerah se Indonesia. Dalam hal ini Kota Banjarbaru wakili oleh Asisten
Walikota bidang Perekonomian dan Pembangunan, Puspa Kencana yang didampingi
oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, Asep Saputra.
Berhadir
pula dalam Rakor yang dilaksanakan secara vitual ini perwakilan dari unsur TNI,
Kepolisian dan beberapa perwakilan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Banjarbaru terkait Pengendalian Inflasi ini yang tergabung
dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Menurut
Mendagri Rakor Inflasi kali ini bertujuan untuk mengetahui data harga barang
kebutuhan di seluruh Indonesia dan komuniditas yang perlu di atensi dan di
intervensi. Inflasi juga di pengaruhi oleh iklim dan momen-momen tertentu.
âApalagi
masih musim penghujan dan minggu depan kita sudah memasuki bulan Ramadhan yang
biasanya akan mempengaruhi demand atas kebutuhan pokokâ?, ujar Tito
Berdasarkan
data yang diperoleh minggu lalu ada beberapa yang infasinya terkendali cukup
baik dibawah angka inflasi nasional yakni 5,47% adalah untuk tingkat provinsi
adalah Provinsi Sumatera Selatan 5,43%, untuk tingkat kabupaten adalah
Kabupaten Mimika 5,37% dan untuk tingkat kota adalah Kota Samarinda 4,91%.
Untuk
menekan angka Infasi di Kota Banjarbaru Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan
langkah konkret pengendalian inflasi daerah yakni melakukan beberapa kegiatan
diantaranya pasar murah, melakukan pemantauan harga di pasar dan bekerjasama
dengan daerah penghasil komoditas.
Diharapkan
dengan upaya tersebut dapat mengendalikan inflasi di Kota Banjarbaru sehingga
pada saat bulan Ramadhan tidak ada harga komoditi yang melonjak naik.
Kementerian
Perdagangan telah meluncurkan aplikasi SISP yang berbasis web, sehingga dengan
aplikasi ini Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dengan mudah bisa
melihat data terbaru perkembangan harga komoditi.
(MC Bjb/Red)
