Menlu Retno Walk Out Saat Wakil Tetap Israel Bicara di Debat Terbuka DK PBB
KAKINEWS – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi Walk Out atau keluar ruangan saat Wakil Tetap (Watap) Israel berbicara di Debat Terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa, 23 Januari 2024.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Jubir Kemlu) RI Lalu Muhamad Iqbal telah mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut.
“Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya keluar ruangan saat Watap Israel menyampaikan statement-nya,” katanya, kepada awak media, pada Kamis, 25 Januari 2024.
Dia menjelaskan bahwa delegasi Indonesia dan sejumlah negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tidak berada di ruangan saat Wakil Tetap (Watap) Israel menyampaikan pernyataan di Debat Terbuka.
Sementara itu, Watap Israel juga tidak berada di ruangan Debat Terbuka ketika Indonesia dan sejumlah negara OKI berbicara di forum tersebut.
“Watap Israel tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara OKI menyampaikan pernyataan” ucap Iqbal.
“Sebaliknya, delegasi Indonesia dan sejumlah negara OKI juga tidak berada di ruangan saat Watap Israel menyampaikan pernyataan,” ujarnya.
Seperti diketahui, Menlu RI menghadiri Debat Terbuka DK PBB membahas Gaza, Palestina di New York, AS, pada 23 Januari 2024.
Menlu RI Retno Marsudi terlihat meninggalkan ruangan debat saat pihak Israel berbicara dan menyampaikan pandangannya terkait konflik di Jalur Gaza.
Retno dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia menolak keras pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang secara terbuka mengatakan tidak akan membiarkan negara Palestina ada.
Adapun Netanyahu sebelumnya menegaskan tidak akan membiarkan negara Palestina ada, pada 18 Januari 2024 lalu.
“Indonesia menolak keras pernyataan tersebut. Pernyataan ini tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia. Akankah Dewan ini tinggal diam menghadapi niat tersebut?,” katanya, di Debat Terbuka DK PBB.
Sementara itu, dia menegaskan bahwa di dalam Piagam PBB sudah jelas bahwa Resolusi Dewan Keamanan bersifat mengikat dan harus ditegakkan.***
Penulis: Ahyar
