Penggeledahan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya Buka Jejak Duit Haram Alih Fungsi Hutan, Siapa Anggota DPR Terseret?
Kejaksaan Agung (Kejagung) (Foto: Dok Kakinews.id)
Kakinews.id — Penggeledahan di rumah mantan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menjadi alarm keras bahwa penyidikan dugaan korupsi alih fungsi lahan hutan tak lagi berhenti di level teknis birokrasi. Langkah paksa tim penyidik Kejaksaan Agung menandai perkara ini mulai merambat ke lingkar kekuasaan yang lebih tinggi.
Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaiman Nahdi menegaskan penyidik datang dengan target jelas. “Ada beberapa yang disita, ada dokumen, ada juga barang-barang bukti elektronik, dan itu yang memang kita perlukan,” ujarnya di kompleks Kejagung, Jakarta. Fokus pada dokumen dan perangkat digital mengisyaratkan penyidik memburu jejak administrasi serta komunikasi yang diduga merekam permainan izin.
Sumber yang mengetahui jalannya penyidikan membeberkan temuan yang lebih mengguncang. “Ada juga ditemukan itu aliran transaksi suap, berjumlah ratusan miliar rupiah ke oknum-oknum di kementerian itu,” katanya. Jika terkonfirmasi di persidangan, perkara ini naik kelas dari sekadar penyalahgunaan kewenangan menjadi dugaan korupsi sistemik di tubuh kementerian strategis.
Perkara yang diusut disebut mencakup rentang 2015–2024. Bukan hanya alih fungsi hutan untuk perkebunan sawit, tetapi juga pembukaan kawasan untuk tambang batu bara dan nikel di sejumlah provinsi. “Bukan cuma sawit saja, tetapi juga ada alih fungsi lahan hutan untuk pertambangan batubara dan nikel di beberapa provinsi,” jelas sumber tersebut. Artinya, dugaan korupsi ini menyentuh sektor-sektor ekstraktif bernilai triliunan rupiah.
Penggeledahan turut menyasar lokasi yang berkaitan dengan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki hubungan keluarga dengan Siti Nurbaya.
“Itu anaknya. Pas penggeledahan dua-duanya ada,” ungkap sumber. Fakta ini memperluas spektrum perkara, dari dugaan korupsi birokrasi menjadi kemungkinan jejaring kepentingan politik.
Syarief membenarkan sedikitnya enam lokasi digeledah selama dua hari operasi. “Saya benarkan dulu, bahwa memang ada penggeledahan beberapa waktu lalu di beberapa tempat yang salah satunya itu di rumah yang disebutkan tadi,” katanya. Meski tak merinci alamat, informasi awal menyebut lokasi tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, hingga Bogor.
Kasus ini sejatinya bukan bab baru. Pada Oktober 2024, penyidik Jampidsus telah lebih dulu menggeledah kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Artinya, penyidikan berjalan senyap cukup lama sebelum akhirnya menyentuh kediaman mantan menteri.
Kini publik menunggu nyali penegak hukum: apakah bukti yang telah disita cukup kuat menyeret aktor utama ke meja hijau, atau perkara besar ini kembali menguap di lorong kekuasaan.
