Pertumbuhan 5 Persen atau Ilusi Negara? Kelas Menengah Rontok, Rakyat Makin Rentan
Kakinews.id — Narasi pemerintah tentang “keberhasilan pemulihan ekonomi nasional” pascapandemi kian kehilangan pijakan. Di balik klaim pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,77 persen sepanjang 2021–2024 dan bahkan di atas 5 persen pada 2022–2024, data resmi negara justru membuka fakta telanjang: kesejahteraan masyarakat memburuk secara sistemik.
Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan, menyebut Indonesia sedang terjebak dalam paradoks ekonomi yang berbahaya—angka pertumbuhan dipoles, sementara realitas sosial runtuh.
“Dalam teori ekonomi mana pun, pertumbuhan yang sehat pasti memperluas kelas menengah dan menekan jumlah penduduk rentan miskin. Yang terjadi di Indonesia justru kebalikannya secara ekstrem,” kata Anthony kepada Kakinews.id, Sabtu (17/1/2026).
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, selama 2019–2024 jumlah penduduk kelas menengah anjlok hingga 9,48 juta orang. Pada saat yang sama, kelompok rentan miskin melonjak tajam sebanyak 12,7 juta orang.
“Ini bukan deviasi kecil atau efek sementara. Ini bukti keras bahwa yang kita alami adalah pertumbuhan ekonomi tanpa kesejahteraan—atau lebih tepatnya, ilusi pertumbuhan,” tegasnya.
Anthony secara terbuka meragukan klaim pertumbuhan ekonomi 5 persen yang terus digaungkan pemerintah. Menurutnya, secara statistik maupun empiris, hampir mustahil angka pertumbuhan setinggi itu berjalan beriringan dengan kehancuran kelas menengah dalam skala jutaan orang.
“Kalau ekonomi benar-benar tumbuh 5 persen, mustahil secara akal sehat kelas menengah menyusut hampir 10 juta orang dan kelompok rentan miskin justru membengkak belasan juta,” ujarnya.
Keraguan tersebut kian menguat ketika mencermati membengkaknya diskrepansi statistik pada 2022–2023 yang mencapai sekitar Rp1.171 triliun—angka yang nyaris menyamai total konsumsi pemerintah sebesar Rp1.500 triliun.
“Diskrepansi statistik seharusnya kecil dan tidak material. Ketika angkanya melonjak sedemikian besar, validitas data pertumbuhan ekonomi patut dipertanyakan secara serius,” kata Anthony.
Ia menilai kondisi ini mengindikasikan krisis kredibilitas data ekonomi nasional. “Yang terjadi bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan ilusi statistik yang berpotensi menyesatkan arah kebijakan,” ujarnya.
Lebih ironis lagi, di tengah kemerosotan kesejahteraan mayoritas rakyat, kelompok kelas atas justru bertambah sekitar 0,02 persen atau lebih dari 56 ribu orang.
“Ini menunjukkan kebijakan ekonomi selama pandemi dan pascapandemi bersifat asimetris dan elitis. Negara tampak sigap melindungi kelompok atas, sementara kelas menengah dan masyarakat bawah dibiarkan tergerus,” katanya.
Anthony menilai keberpihakan itu tercermin jelas dalam arah kebijakan strategis negara, mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN, penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga pelemahan institusional terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Ketika hampir seluruh lapisan masyarakat turun kesejahteraannya, kecuali elite, maka klaim pertumbuhan ekonomi 5 persen tidak bisa lagi diterima sebagai kebenaran objektif,” tegasnya.
Ia menambahkan, data deflator Produk Domestik Bruto (PDB) triwulanan juga menguatkan dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi riil berada jauh di bawah klaim resmi pemerintah.
“Indonesia hari ini bukan hanya menghadapi ketimpangan ekonomi yang makin brutal, tetapi juga krisis kejujuran data,” pungkas Anthony. “Tanpa data yang akurat dan jujur, kebijakan ekonomi dibangun di atas fatamorgana statistik—bukan realitas kesejahteraan rakyat.”
