KPK Gempur Depok: OTT Menjerat Aparat Penegak Hukum
JPU Tuntut Hukuman Mati Kakak Beradik Kasus Mutilasi di Paramasan
KPK Bongkar Skandal Restitusi Pajak Rp 48,3 Miliar, Kepala KPP Banjarmasin Terima “Gaji Buta” Rp 800 Juta
Pemkab Banjar Matangkan Persiapan Pilkades Serentak 2026, 20 Desa di 11 Kecamatan Terlibat
Laporan Masyarakat Sipil Dipelajari Kejagung: Kejahatan Kemanusiaan Tak Bisa Diabaikan
KPK Gempur Depok: OTT Menjerat Aparat Penegak Hukum
JPU Tuntut Hukuman Mati Kakak Beradik Kasus Mutilasi di Paramasan
KPK Bongkar Skandal Restitusi Pajak Rp 48,3 Miliar, Kepala KPP Banjarmasin Terima “Gaji Buta” Rp 800 Juta
Pemkab Banjar Matangkan Persiapan Pilkades Serentak 2026, 20 Desa di 11 Kecamatan Terlibat
Laporan Masyarakat Sipil Dipelajari Kejagung: Kejahatan Kemanusiaan Tak Bisa Diabaikan
KPK RI (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak. Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (4/2/2026), KPK mengamankan tiga orang, termasuk Kepala KPP Madya Banjarmasin. OTT ini terkait dugaan manipulasi restitusi
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono, bersama dua orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) keempat yang digelar tahun 2026. “Tim KPK mengamankan tiga orang,
Wali Kota Madiun, Maidi tiba di KPK pada Senin (19/1/2026) malam. Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun, Maidi, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Senin, 19 Januari 2026. Perkara ini diduga berkaitan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menguliti skandal dugaan suap jual-beli jabatan dan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Terbaru, penyidik memeriksa Ketua KONI Kabupaten Ponorogo, Sugiri Heru Sangoko, sebagai saksi dalam perkara yang
KAKINEWS – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta ASN yang dipindahkan maupun yang diisi dari jalur rekrutmen CASN Tahun 2024 harus benar-benar diseleksi dengan ketat. Menurutnya, pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak
