Busuknya Permainan Pajak Terbongkar: KPK Sita Rp 6,38 Miliar, Kepala KPP Madya Jakarta Utara Terjerat OTT

Petugas KPK saat memperlihatkan uang dan emas dalam konferensi pers penetapan tersangka dalam perkara dugaan suap pengaturan pajak PT Wanatiara Persada (PT WP), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu (11/1/2026) (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali membongkar

Dari 8 Orang yang Kena OTT, KPK hanya Tetapkan 5 Tersangka Suap Pengurangan Pajak Kanwil Jakut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik suap dalam proses pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara yang berlangsung pada periode 2021-2026. Perkara ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 9–10 Januari 2026 (Foto: Dok Kakinews.id)

Uang Haram di Kantor Pajak: KPK Sita Rp6 Miliar, Aparat DJP Terjerat OTT

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar borok korupsi di tubuh aparat negara. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar secara senyap di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Utara,

Kemenkeu Janji Dampingi Pejabat Pajak Jakarta Utara yang Terjaring OTT KPK, Purbaya Tegaskan Tak Ada Intervensi

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan hukum kepada pejabat pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski

OTT KPK: Uang Valas dan Ratusan Juta Disita, Pegawai DJP Jakarta Utara Digelandang

Ilustrasi – Petugas KPK memamerkan uang sitaan dari kasus korupsi (Foto: Istimewa) Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali membongkar praktik kotor di jantung institusi penerimaan negara. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara, KPK menyita

KPK Tangkap Pegawai Pajak–Wajib Pajak Diciduk soal Suap Pengurangan Pajak

KPK RI (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Praktik busuk penggerogotan uang negara kembali terbongkar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret sejumlah pegawai pajak di Kantor Pajak Jakarta Utara. Operasi senyap ini membidik dugaan suap pengurangan pajak, modus

KPK Amankan Pegawai Pajak dan WP Jakarta Utara

DJP Jakarta Utara (Foto: Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id — Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menghantam pusat penerimaan negara. Operasi tangkap tangan (OTT) digelar di kantor pajak wilayah Jakarta Utara, membongkar dugaan praktik kotor yang disinyalir telah lama mengakar di institusi strategis tersebut. Wakil Ketua KPK

KPK Benarkan OTT Pejabat Pajak Jakarta Utara: Uang Negara Kembali Dijarah dari Dalam

KPK (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelanjangi kebusukan yang menggerogoti jantung penerimaan negara. Seorang pejabat pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Utara tak berkutik setelah dicokok dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada

Beredar Kabar, KPK OTT Pejabat Pajak di Jakarta

DJP Kemenkeu (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghantam jantung birokrasi fiskal nasional. Lembaga antirasuah itu dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang pejabat strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, pada Jumat malam (9/1/2026). Operasi

Penyidikan Korupsi Pajak Lambat, Konglomerat Melenggang: Ada Apa dengan Kejagung?

Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan, Akhmad Husaini (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Penyidikan dugaan korupsi pajak periode 2016–2020 terus berjalan lambat. Publik makin gerah dan bertanya-tanya: siapa yang akan menjadi tersangka pertama dalam kasus bernilai jumbo yang menyerempet kepentingan