Peninjauan lapangan dilakukan langsung oleh Ketua Pelaksana Satgas PKH yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, didampingi Wakil Ketua Pelaksana Tugas I Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon, serta Wakil Ketua
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hasil kerja Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan yang berhasil menyelamatkan aset negara senilai triliunan rupiah serta menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan bermasa (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id — Pencabutan izin terhadap 28 perusahaan oleh Satuan
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyelidiki dugaan korupsi di balik terbitnya sertifikat hak guna usaha (HGU) di tanah milik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dikelola TNI AU. Lahan itu selama dikuasai perusahaan gula PT Sugar Group Companies (SGC). Penyelidikan HGU tanah seluas 85.244,925 hektare di Provinsi
PT Toba Pulp Lestari (Foto: Istimewa) Kakinews.id — Tabir busuk di balik tragedi banjir bandang yang menewaskan ratusan warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhirnya disibak negara. Bencana yang terjadi beruntun sepanjang akhir 2025 itu tak lagi bisa disamarkan sebagai “takdir
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak (Foto: Dok Kakinews.id/Ist) Kakinews.id – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) mulai membongkar praktik lama yang selama bertahun-tahun nyaris kebal hukum: penguasaan kawasan hutan negara oleh korporasi raksasa sawit dan tambang. Operasi penertiban ini
Satgas PKH (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KAWALI) melontarkan desakan keras kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dikomandoi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin agar segera mencabut izin konsesi tambang nikel PT Position, perusahaan milik taipan tambang
Penampakan “Tembok” Uang Rp 6,6 Triliun Penuhi Lobi Kejagung, Bakal Diserahkan ke Pemerintah (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan menyerahkan dana hasil penyelamatan keuangan negara senilai Rp 6,62 triliun kepada pemerintah pada Rabu (24/12/2025) sore.
Jakarta — Jaringan Aktivis Anoa Nusantara (JANUSA) mengangkat dugaan serius terkait praktik pertambangan yang dinilai melanggar hukum dan berpotensi merusak lingkungan. Organisasi masyarakat sipil tersebut mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Kejagung segera
Jakarta – Polemik hukum kembali membelit sektor pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kali ini, sorotan mengarah pada dugaan cacat perizinan yang melibatkan PT Bintang Delapan Wahana (BDW). Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) didorong segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap
