Jejak Suap Diskon Pajak PT Wanatiara Persada: KPK Bidik Direksi dan Dugaan Keterlibatan DJP Pusat

Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyidikan kasus dugaan suap penurunan nilai pajak PT Wanatiara Persada (WP) belum mencapai puncaknya. Penetapan lima tersangka sejauh ini dipastikan bukan akhir, melainkan pintu masuk untuk membongkar aktor yang

Skandal Pajak KPP Madya Jakut: Suap Bongkar Busuknya DJP, Keadilan Fiskal Ambruk

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Skandal dugaan suap pengurangan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara yang menyeret penggeledahan Direktorat Jenderal Pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ini adalah tamparan keras bagi

Skandal Suap Pajak Menggurita, KPK Didesak Periksa Eks Menkeu Sri Mulyani

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Foto: Dok Kakinews.id/Ist) Kakinews.id – Skandal dugaan suap pengurangan nilai pajak di KPP Madya Jakarta Utara kian membuka borok busuk di tubuh birokrasi perpajakan. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah,

KPK Bongkar Jejak Suap Pajak di KPP Madya Jakut, Valas dan Bukti Elektronik Disita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) menemukan dan menyita uang tunai saat menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan suap dalam proses pemeriksaan pajak di

KPK Bongkar Borok Pajak: Kantor Pajak Madya Jakut Digeledah, Negara Dirugikan Puluhan Miliar

KPK RI (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kaknews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menguliti praktik busuk di tubuh Direktorat Jenderal Pajak. Kali ini, penyidik menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara terkait skandal suap pemeriksaan pajak periode 2021–2026 di lingkungan DJP Kementerian

Pajak Dirampok Terang-Terangan: Skandal PT Wanatiara Persada Jadi Pintu Masuk Bongkar Mafia Pajak Tambang Nasional

Ketua LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan (Kalsel) Akhmad Husaini (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Ketua LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan (Kalsel) Akhmad Husaini menilai kasus dugaan penggerusan pajak PT Wanatiara Persada merupakan kejahatan serius yang tidak

Pajak Dipangkas Lewat Suap, Negara Digondol Rp59 Miliar dalam Skandal KPP Madya Jakut–Perusahaan Nikel

KPK RI (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik busuk dugaan suap pengurangan kewajiban pajak perusahaan tambang nikel PT Wanatiara Persada (PT WP) yang melibatkan pejabat di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Skema kotor ini diduga memangkas

Aparat Pajak Jadi Tersangka Suap, DJP Baru Bertindak Setelah KPK Menangkap

DJP Kemenkeu (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, kakinews.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akhirnya bergerak setelah skandal suap pengurangan pajak menyeret aparatnya sendiri. DJP memutuskan memberhentikan sementara pegawai yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—sebuah langkah yang dinilai terlambat

Pajak Disunat 80 Persen, Negara Dibobol Rp59 Miliar: Skandal Kotor Pajak PT Wanatiara Terbongkar

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti keras skandal pengurusan pajak PT Wanatiara Persada (PT Wanatiara Persada) yang diduga memangkas kewajiban pajak negara hingga Rp59 miliar. Praktik ini dinilai

KUHAP Baru Jadi Tameng: KPK Hentikan Pamer Tersangka di Depan Publik

Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) resmi menghentikan praktik menampilkan tersangka kasus korupsi dalam konferensi pers. Langkah ini diambil seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab