Korupsi Pajak Tak Pernah Mati, KPK Tangkap Aparat di KPP Banjarmasin
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin (Foto: Istimewa)
Kakinews,id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar borok di tubuh aparat perpajakan. Kali ini, operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan di Kalimantan Selatan (Kalsel), tepatnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin. Operasi senyap tersebut menegaskan bahwa praktik kotor di sektor pajak belum juga berhenti, meski berulang kali digerebek penegak hukum.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan operasi tersebut dan menyebut OTT itu berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan.
“Benar,” siangkat Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi Kakinews.id, Rabu (4/2/2026) siang.
Fitroh menegaskan, OTT dilakukan di lingkungan KPP Pratama Banjarmasin. Fakta ini memperkuat sinyal bahwa kantor pajak—yang seharusnya menjadi garda depan penerimaan negara—justru kembali diduga menjadi arena transaksi gelap antara aparat dan pihak berkepentingan.
OTT di Banjarmasin ini bukan peristiwa tunggal. Sebelumnya, KPK juga menggelar operasi serupa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Dalam operasi tersebut, KPK menjaring delapan orang sekaligus, termasuk pejabat strategis di internal kantor pajak.
Mereka yang diamankan antara lain DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, HRT Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, AGS Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon), serta ASB dari Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara. Selain itu, turut diamankan ABD selaku konsultan pajak, PS Direktur SDM dan PR PT WP, EY staf PT WP, serta ASP dari unsur swasta lainnya.
Rangkaian OTT ini memunculkan pertanyaan serius: mengapa praktik suap dan kongkalikong pajak terus berulang di institusi yang sama? Publik kini menanti langkah tegas KPK, bukan hanya menjerat pelaku lapangan, tetapi juga membongkar pola, jaringan, dan kemungkinan keterlibatan atasan dalam praktik korupsi sistemik di tubuh Direktorat Jenderal Pajak.
OTT demi OTT menjadi alarm keras bahwa reformasi perpajakan belum menyentuh akar masalah. Tanpa pembongkaran menyeluruh, kantor pajak berisiko terus menjadi ladang subur korupsi yang menggerogoti keuangan negara.
