Kalimantan Kita

Langkah Konkret Inspirasi Bangsa

#Penerimaan Negara

PT Toba Pulp Lestari

Kejagung Bongkar Dugaan Skandal Pajak PT TPL: Transaksi Diduga Dimanipulasi, Negara Terancam Kehilangan Rp2 Triliun

BERITA UTAMA
KPK Usut Korupsi PN Depok

KPK Bongkar Jejak Mafia Impor, PT Infinity Masuk Bidikan

BERITA UTAMA

Harta Rp5,7 Miliar, Rekening Diduga Rp170 Miliar: Pejabat Minerba Dilaporkan ke Polri

BERITA UTAMA
Barbuk Saham Rp2,4 Triliun Dikuasai Kejagung, Jejak Cuci Uang Koruptor Masih Membekas di Bursa

Kejagung Bongkar Dugaan Akal-akalan Ekspor CPO, Raksasa Sawit Dibidik, Sektor Batu Bara Terancam Menyusul

BERITA UTAMA
Soal Muhammad Suryo yang Kena Ultimatum KPK

CBA Desak KPK Sapu Bersih Mafia Cukai, Jangan Biarkan Pemain Besar Bersembunyi di Balik Skandal Bea Cukai

BERITA UTAMA
Operasi gabungan Bea Cukai dan BAIS TNI membongkar dugaan mafia pita cukai palsu di Jawa Tengah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp570 miliar. Pengungkapan ini memicu pertanyaan publik: sudah berapa lama praktik ilegal tersebut berlangsung dan siapa aktor besar di balik jaringan itu?

Rp570 Miliar Diselamatkan, Sudah Berapa Lama Mafia Pita Cukai Palsu Ini Beroperasi?

BERITA UTAMA
Sidang lanjutan kasus korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan kembali membuka borok serius. Dalam persidangan, terungkap dugaan aliran dana lebih dari Rp3 miliar kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)—lembaga yang seharusnya menjadi penjaga akuntabilitas keuangan negara. Fakta mencengangkan itu diungkap saksi Asta Danika, Direktur PT Bhakti, saat bersaksi di Pengadilan Negeri Medan, Senin (6/4/2026). Ia mengakui telah menyerahkan uang dalam jumlah besar kepada pihak BPK melalui beberapa tahap transaksi. Hakim Khamozaro Waruwu membeberkan rinciannya di ruang sidang: “Ada pemberian Rp100 juta lewat transfer, kemudian Rp300 juta, Rp400 juta, Rp570 juta, hingga Rp1,2 miliar melalui Suyanto. Totalnya lebih dari Rp3 miliar mengalir ke BPK.” Asta tak membantah satu pun. “Iya benar, Yang Mulia,” ucapnya singkat. Lebih jauh, Asta mengungkap praktik tersebut bukan inisiatif pribadi, melainkan atas arahan langsung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ia bahkan secara gamblang menyebut praktik itu sebagai “jalan biasa” demi melancarkan urusan. “Kami diminta oleh PPK untuk ke BPK. Tujuannya jelas, supaya lancar,” ungkapnya. Pengakuan ini langsung memancing reaksi keras majelis hakim. Khamozaro menegaskan kejanggalan serius jika lembaga pemeriksa justru diduga ikut “bermain”. “Saya heran kalau seperti ini. BPK itu lembaga yang menghitung kerugian negara. Kalau ada oknum yang menerima uang, harus ditangkap. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya tajam. Majelis hakim juga menyoroti kemungkinan adanya kaitan antara aliran dana tersebut dengan kualitas proyek yang tak sesuai spesifikasi. Namun fakta persidangan mengarah pada dugaan kuat bahwa uang tersebut digunakan untuk “mengondisikan” proses audit agar tidak menimbulkan persoalan. Dalam perkara ini, dua terdakwa duduk di kursi pesakitan: Muhlis Hanggani Capah selaku PPK II Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 2 Sumatera Bagian Utara, serta Eddy Kurniawan Winarto dari pihak swasta. Keduanya didakwa mengatur pemenang lelang melalui skema penunjukan langsung dan rekayasa peserta tender, termasuk memenangkan PT IPA. Proyek yang dikorupsi meliputi pembangunan jalur kereta api Bandar Tinggi–Kuala Tanjung dan Kisaran–Mambang Muda. Tak hanya itu, PPK dalam perkara ini juga diduga menerima suap hingga Rp12,12 miliar dari para rekanan. Terkuaknya aliran dana ke oknum BPK menjadi sinyal kuat bahwa praktik korupsi dalam proyek ini tidak berdiri sendiri. Ada dugaan keterlibatan lebih luas, termasuk pihak yang seharusnya menjadi pengawas. Fakta ini sekaligus menekan aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada terdakwa di persidangan, tetapi menelusuri aktor lain yang ikut menikmati aliran dana haram tersebut.

BPK Sentil Keras DJP: Pengawasan Pajak Nikel Dinilai Longgar, Potensi Setoran Negara 

BERITA UTAMA
Tabir Suap Bekasi Disingkap, Eks Kajari Diperiksa KPK di Pusdiklat Kejaksaan

Negara Kecolongan Lagi, Jalur Impor Diduga Disetting demi Loloskan Barang Ilegal

BERITA UTAMA
KPK Usut Korupsi PN Depok

Skandal Pajak Rp75 M Disunat Jadi Rp15,7 M: Dugaan Lelang Kewajiban Pajak di KPP Madya Jakut Terbongkar

BERITA UTAMA
OTT Pajak Kembali Meledak, KPK Ringkus Aparat di Kalsel: Kantor Pajak Jadi Sarang Korupsi?

Korupsi Pajak Tak Pernah Mati, KPK Tangkap Aparat di KPP Banjarmasin

BERITA UTAMA
Sudah ditampilkan semua
Tutup