Kalimantan Kita

Langkah Konkret Inspirasi Bangsa

#DJP

Rotasi Pejabat Tanpa Prosedur, Nama Robert Marbun Disorot di Tengah Kisruh Kemenkeu

BERITA UTAMA
KPK Jebloskan Eks Bos Pajak Muhammad Haniv ke Rutan, Gratifikasi Rp20,7 Miliar Dibongkar

KPK Bongkar Jejak Gratifikasi Rp20,7 Miliar, Uang Diduga Disamarkan Lewat Deposito dan Aset

BERITA UTAMA
KPK Tambah Tersangka Baru di Skandal Gratifikasi Bea Cukai, Pejabat P2 Diciduk Bersama Jejak Rp5 Miliar

KPK Bongkar Jejak Gratifikasi Rp20,7 Miliar, Karyawan Perusahaan hingga Money Changer Diperiksa

BERITA UTAMA
KPK Jebloskan Eks Bos Pajak Muhammad Haniv ke Rutan, Gratifikasi Rp20,7 Miliar Dibongkar

Eks Kakanwil Pajak Haniv Diduga Sembunyikan Uang Gratifikasi Rp20,7 Miliar: Didepositokan, Diburu Jadi Aset

BERITA UTAMA
KPK Jebloskan Eks Bos Pajak Muhammad Haniv ke Rutan, Gratifikasi Rp20,7 Miliar Dibongkar

KPK Periksa Enam Saksi, Telusuri Jejak Gratifikasi Rp20,7 Miliar Muhammad Haniv

BERITA UTAMA
KPK Jebloskan Eks Bos Pajak Muhammad Haniv ke Rutan, Gratifikasi Rp20,7 Miliar Dibongkar

KPK Jebloskan Eks Bos Pajak Muhammad Haniv ke Rutan, Gratifikasi Rp20,7 Miliar Dibongkar

BERITA UTAMA
Beredar Kabar, KPK OTT Pejabat Pajak di Jakarta

DJP Buru Peserta Tax Amnesty yang Diduga Sembunyikan Harta, Aset Luar Negeri Jadi Sasaran

BERITA UTAMA
Sidang lanjutan kasus korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan kembali membuka borok serius. Dalam persidangan, terungkap dugaan aliran dana lebih dari Rp3 miliar kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)—lembaga yang seharusnya menjadi penjaga akuntabilitas keuangan negara. Fakta mencengangkan itu diungkap saksi Asta Danika, Direktur PT Bhakti, saat bersaksi di Pengadilan Negeri Medan, Senin (6/4/2026). Ia mengakui telah menyerahkan uang dalam jumlah besar kepada pihak BPK melalui beberapa tahap transaksi. Hakim Khamozaro Waruwu membeberkan rinciannya di ruang sidang: “Ada pemberian Rp100 juta lewat transfer, kemudian Rp300 juta, Rp400 juta, Rp570 juta, hingga Rp1,2 miliar melalui Suyanto. Totalnya lebih dari Rp3 miliar mengalir ke BPK.” Asta tak membantah satu pun. “Iya benar, Yang Mulia,” ucapnya singkat. Lebih jauh, Asta mengungkap praktik tersebut bukan inisiatif pribadi, melainkan atas arahan langsung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ia bahkan secara gamblang menyebut praktik itu sebagai “jalan biasa” demi melancarkan urusan. “Kami diminta oleh PPK untuk ke BPK. Tujuannya jelas, supaya lancar,” ungkapnya. Pengakuan ini langsung memancing reaksi keras majelis hakim. Khamozaro menegaskan kejanggalan serius jika lembaga pemeriksa justru diduga ikut “bermain”. “Saya heran kalau seperti ini. BPK itu lembaga yang menghitung kerugian negara. Kalau ada oknum yang menerima uang, harus ditangkap. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya tajam. Majelis hakim juga menyoroti kemungkinan adanya kaitan antara aliran dana tersebut dengan kualitas proyek yang tak sesuai spesifikasi. Namun fakta persidangan mengarah pada dugaan kuat bahwa uang tersebut digunakan untuk “mengondisikan” proses audit agar tidak menimbulkan persoalan. Dalam perkara ini, dua terdakwa duduk di kursi pesakitan: Muhlis Hanggani Capah selaku PPK II Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 2 Sumatera Bagian Utara, serta Eddy Kurniawan Winarto dari pihak swasta. Keduanya didakwa mengatur pemenang lelang melalui skema penunjukan langsung dan rekayasa peserta tender, termasuk memenangkan PT IPA. Proyek yang dikorupsi meliputi pembangunan jalur kereta api Bandar Tinggi–Kuala Tanjung dan Kisaran–Mambang Muda. Tak hanya itu, PPK dalam perkara ini juga diduga menerima suap hingga Rp12,12 miliar dari para rekanan. Terkuaknya aliran dana ke oknum BPK menjadi sinyal kuat bahwa praktik korupsi dalam proyek ini tidak berdiri sendiri. Ada dugaan keterlibatan lebih luas, termasuk pihak yang seharusnya menjadi pengawas. Fakta ini sekaligus menekan aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada terdakwa di persidangan, tetapi menelusuri aktor lain yang ikut menikmati aliran dana haram tersebut.

BPK Sentil Keras DJP: Pengawasan Pajak Nikel Dinilai Longgar, Potensi Setoran Negara 

BERITA UTAMA
SPT Pajak 2025 Tembus 11,4 Juta, Coretax Jadi Motor Kepatuhan Wajib Pajak

SPT Pajak 2025 Tembus 11,4 Juta, Coretax Jadi Motor Kepatuhan Wajib Pajak

BERITA UTAMA

KPK Sikat Elite Pajak dan Bea Cukai: Tak Ada Lagi Tumbal “Kroco”, Sri Mulyani akan Diperiksa!

BERITA UTAMA
Sudah ditampilkan semua
Tutup