Jakarta, Kakinews – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat terus menggelinding dan mulai menyeret perhatian ke level pimpinan tertinggi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, kini menjadi sorotan setelah KPK mengakui masih berupaya mencari keberadaannya.
Pernyataan tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah publik. Pasalnya, KPK secara terbuka meminta Silmy Karim bersikap kooperatif dalam rangkaian penyidikan kasus yang berawal dari OTT terhadap sejumlah pejabat dan aparatur sipil negara di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat.
“Tim masih terus melakukan pencarian,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurut KPK, pencarian terhadap Silmy masih berkaitan dengan rangkaian peristiwa OTT yang mengungkap dugaan praktik korupsi di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat. KPK pun menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pihak yang dibutuhkan keterangannya dalam proses penegakan hukum.
Sebelum KPK mengumumkan pencarian tersebut, Silmy Karim sempat merespons pertanyaan wartawan terkait OTT yang mengguncang institusi yang pernah dipimpinnya itu.
“Selamat sore. Baiknya Pak Menteri yang jawab ya,” ujar Silmy melalui pesan singkat kepada Kakinews.id.
Jawaban singkat tersebut kini menjadi perhatian publik setelah KPK memastikan masih berusaha menemukan dan meminta keterangannya.
Belasan Orang Diciduk, Kepala Imigrasi Jakbar Ikut Terjaring
Dalam OTT yang digelar sejak Selasa malam (2/6/2026), KPK mengamankan belasan orang. Salah satu yang ikut terjaring adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.
“Salah satunya kepala kantor imigrasi. Ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan tertangkap tangan kali ini,” ujar Budi.
Tak hanya mengamankan sejumlah pejabat dan ASN, KPK juga menyita berbagai barang bukti bernilai tinggi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Penyidik menyita uang tunai dalam mata uang asing berupa dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, logam mulia emas, serta sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat.
Temuan barang bukti tersebut mengindikasikan bahwa penyidik tengah menelusuri dugaan praktik korupsi yang nilainya tidak kecil. Namun hingga kini KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun jumlah uang yang diamankan.
“Kami akan update terus perkembangannya, termasuk barang bukti yang diamankan. Nanti akan kami sampaikan secara detail,” kata Budi.
Operasi Meluas hingga Bali dan Jawa Barat
KPK juga memastikan operasi penindakan belum berakhir. Tim antirasuah masih bergerak melakukan pengembangan di sejumlah wilayah di luar Jakarta.
“Dalam perkembangannya, tim juga saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat,” ungkap Budi.
Pergerakan penyidik ke sejumlah daerah menunjukkan bahwa kasus ini diduga tidak berdiri sendiri dan berpotensi memiliki jaringan yang lebih luas dibanding dugaan awal.
Sesuai ketentuan KUHAP, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Publik kini menunggu apakah operasi senyap di Imigrasi Jakarta Barat akan berhenti pada level pelaksana, atau justru membuka tabir dugaan praktik korupsi yang lebih besar di tubuh institusi keimigrasian.
Tinggalkan Balasan