KAKINEWS.ID, BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan APBD benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Pembahasan berlangsung dalam rapat kerja bersama 23 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Gedung H.M. Ismail Abdullah DPRD Kalsel, Rabu (29/7/2026). Masing-masing SKPD diminta memaparkan program prioritas, target kinerja, dan kebutuhan anggaran sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS 2027.
Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, mengatakan pemanggilan seluruh SKPD merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus mampu menjelaskan secara rinci program yang diusulkan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.
“Banggar DPRD Kalsel ingin KUA-PPAS 2027 benar-benar matang. Kami minta 23 SKPD memaparkan program prioritas, target kinerja, dan kebutuhan anggarannya secara detail, jangan ada program yang tumpang tindih,” ujarnya.
Ia menegaskan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan menjadi fokus utama pembahasan. Banggar, kata dia, akan memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Fungsi Banggar adalah memastikan setiap rupiah APBD berdampak langsung ke masyarakat. Kami akan mengawal ketat agar KUA-PPAS ini menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan di Kalimantan Selatan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin, mengungkapkan pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk mendukung Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta peserta PBPU/BP Pemda yang menyasar masyarakat miskin dan tidak mampu.
Dia menjelaskan pagu anggaran Dinas Kesehatan pada 2027 diperkirakan sebesar Rp512 miliar, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp540 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp470 miliar dialokasikan untuk operasional dan pelayanan empat rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Banggar DPRD Kalsel dijadwalkan kembali melanjutkan pembahasan bersama SKPD yang tersisa pada Jumat (31/7/2026). DPRD menargetkan seluruh pembahasan KUA-PPAS 2027 selesai tepat waktu sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
