KAKINEWS.ID, JAKARTA — Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, menjadi titik konsentrasi aksi massa pada Kamis (27/8/2026). Sedikitnya empat kelompok masyarakat dan mahasiswa turun ke jalan dengan agenda serta tuntutan berbeda.
Mereka adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), dan Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Meski membawa isu berbeda, aksi tersebut sama-sama menempatkan DPR sebagai sasaran penyampaian aspirasi. Tuntutannya mulai dari percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, persoalan harga kebutuhan pokok, kritik kebijakan pemerintah, hingga evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi dijadwalkan berlangsung sepanjang Kamis di kawasan Senayan. Sejumlah kelompok bergerak langsung menuju Jakarta, sementara sebagian lainnya menggelar konsolidasi dan aksi di daerah sebelum bergabung dengan massa di Gedung DPR RI.
AMPB: DPR Jangan Lagi Lamban Bahas RUU Perampasan Aset
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu tuntutan utama.
Mereka mendesak DPR RI segera memberikan kepastian mengenai pembahasan dan pengesahan regulasi tersebut. AMPB juga meminta parlemen menyampaikan sikap resmi mengenai komitmennya dalam mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.
Tak berhenti di tingkat regulasi, AMPB turut mendesak penuntasan dugaan perkara korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Pati, termasuk Bupati Pati Sudewo.
Dalam tuntutannya, AMPB menyinggung dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp2,6 miliar serta potensi kerugian negara yang disebut mencapai Rp42 miliar.
Menjelang keberangkatan ke Jakarta, kelompok tersebut juga mengungkap adanya pemblokiran rekening donasi yang dikelola Mas Botok. Kendati menghadapi kendala, AMPB memastikan aksi tetap berjalan dan massa tetap mengedepankan aksi damai.
AMDB: Koruptor Dituntut Hukuman Mati
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu membawa tiga tuntutan utama ke DPR RI.
Sebelum menuju Senayan, AMDB menggelar aksi di DPRD Kota Depok. Mereka kemudian melanjutkan pergerakan menuju Jakarta dengan membawa tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset, penerapan hukuman mati bagi koruptor, serta penurunan harga kebutuhan pokok.
Sekitar 2.000 peserta disebut mengikuti rangkaian aksi AMDB sebelum bergabung dengan massa demonstrasi di Jakarta.
Tuntutan hukuman mati menunjukkan kerasnya tekanan yang diarahkan kepada pemerintah dan DPR dalam agenda pemberantasan korupsi.
GERAM: 10 Tuntutan, DPR Diminta Turun Temui Massa
Tekanan lebih luas datang dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM.
Aliansi yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil tersebut mengerahkan sekitar 1.000 massa. Mereka meminta pimpinan DPR RI turun langsung menemui demonstran dan membuka ruang dialog.
GERAM membawa 10 tuntutan yang mencakup persoalan politik, ekonomi, sosial, hukum, hingga kebijakan pemerintah.
Mereka menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Prabowo-Gibran, evaluasi program Koperasi Desa Merah Putih dan MBG, serta penolakan terhadap kebijakan pajak yang dinilai membebani masyarakat.
GERAM juga menuntut pendidikan dan kesehatan gratis, penurunan harga kebutuhan pokok, serta kenaikan upah buruh.
Tidak berhenti di persoalan ekonomi, mereka meminta pemerintah menetapkan bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur sebagai bencana nasional.
Tuntutan lainnya mencakup perlindungan pekerja rumah tangga, penghentian kriminalisasi aktivis, demiliterisasi, serta penyitaan aset hasil korupsi untuk kepentingan publik.
RMP4: MBG Harus Jalan, tetapi Tata Kelolanya Dibenahi
Berbeda dengan tiga kelompok lainnya, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4 datang ke Gedung DPR RI dengan sikap mendukung program Makan Bergizi Gratis.
RMP4 menyiapkan sekitar 500 tiket keberangkatan bagi masyarakat yang hendak mengikuti aksi di Jakarta.
Namun, dukungan tersebut bukan berarti tanpa catatan. RMP4 meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan MBG, terutama tata kelola dan kondisi sejumlah dapur yang dinilai masih memiliki kekurangan.
Mereka menegaskan evaluasi diperlukan untuk memperbaiki pelaksanaan program dan memastikan manfaat MBG semakin optimal, bukan untuk menghentikan program tersebut.
DPR Jadi Sasaran Empat Agenda Berbeda
Demo 27 Agustus 2026 memperlihatkan beragam tekanan yang diarahkan ke DPR RI.
Di satu sisi, massa menuntut DPR mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset dan memperketat pemberantasan korupsi. Di sisi lain, muncul tuntutan lebih luas terkait harga kebutuhan pokok, pajak, upah buruh, pendidikan, kesehatan, hingga kebijakan pemerintah.
GERAM bahkan membawa 10 tuntutan sekaligus, sementara RMP4 datang dengan agenda berbeda dengan mendukung MBG tetapi meminta pemerintah membenahi pelaksanaannya.
Dengan pergerakan massa yang berlangsung sepanjang hari, Gedung DPR RI menjadi panggung utama penyampaian berbagai kritik dan tuntutan publik.
Kini, sorotan tidak hanya tertuju pada aksi massa, tetapi juga pada bagaimana DPR dan pemerintah merespons tuntutan yang dibawa ke Senayan.
