KAKINEWS.ID, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hilmy Muhammad, mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia terkait perjuangan kemerdekaan Palestina. Pemerintah dinilai belum konsisten dalam menjalankan politik luar negeri, terutama menyangkut keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dan pemberian izin konser penyanyi Andrea Bocelli.
Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang akrab disapa Gus Hilmy itu menilai, kedua kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah dalam menunjukkan keberpihakan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Pemerintah Indonesia terlihat galau dan tidak berprinsip dalam menyikapi perjuangan Palestina. BoP dipertahankan, konser Bocelli diizinkan, ini kan jadi bukti inkonsistensi pemerintah dalam membela Palestina,” ujar Gus Hilmy melalui keterangan tertulis kepada media, Jumat (30/10/2026).
Ia mengatakan, di satu sisi Indonesia menyatakan komitmen penuh terhadap kemerdekaan Palestina dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, di sisi lain, pemerintah masih mempertahankan keterlibatan dalam BoP yang mendapat kritik dari Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese.
Menurut Gus Hilmy, pemerintah perlu menjelaskan alasan tetap mempertahankan keanggotaan atau keterlibatan dalam BoP, terutama ketika mekanisme tersebut dipersoalkan dari aspek keterwakilan dan kepentingan rakyat Palestina.
Ia mengingatkan bahwa pada akhir September 2026, Menteri Luar Negeri Sugiono telah menyampaikan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dalam Sidang Umum PBB.
Karena itu, Gus Hilmy mempertanyakan hasil konkret dari keterlibatan Indonesia dalam BoP serta alasan pemerintah tidak lebih mengutamakan lembaga internasional yang memiliki mandat dan legitimasi kuat dalam memperjuangkan perdamaian Palestina.
“Kalau kita percaya kepada PBB sebagai sarana perjuangan perdamaian Palestina, mengapa peringatan dari Pelapor Khusus PBB justru tidak sungguh-sungguh dipertimbangkan? Apa hasil konkret BoP selama ini?” katanya.
Ia juga menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memiliki mandat serta legitimasi yang lebih kuat dan mengakar dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina dibandingkan mekanisme BoP yang dinilainya masih terbatas dan dipertanyakan.
Gus Hilmy berharap pemerintah mengevaluasi arah kebijakan luar negeri terkait Palestina agar komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan negara tersebut diwujudkan secara konsisten melalui langkah-langkah diplomasi yang jelas.
