
JAKARTA, KAKINEWS.ID – Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas perjudian online. Dalam pengusutan perkara tersebut, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah memblokir sebanyak 322 rekening perbankan dengan total aset mencapai Rp28.010.228.458 atau sekitar Rp28 miliar.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto, mengatakan penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 26 Oktober 2026.
“Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 26 Oktober 2026 telah melaksanakan penyidikan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya adalah judi online,” ujar Suhasto di Gedung Bareskrim Polri, (16/11/2027).
Ia menjelaskan, pengungkapan perkara ini berawal dari patroli siber yang dilakukan penyidik Subdirektorat 4 Dittipideksus Bareskrim Polri pada 2025 terhadap sebuah situs perjudian online yang identitasnya disamarkan dengan inisial A.
Penggunaan inisial tersebut dilakukan karena aktivitas perjudian online yang diduga terkait dengan situs tersebut masih berlangsung hingga saat ini, baik menggunakan identitas situs yang sama maupun melalui entitas lainnya.

Berdasarkan hasil pemantauan, penyidik kemudian melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap secara menyeluruh mekanisme operasional situs, mulai dari sistem penawaran hingga metode pembayaran yang digunakan.
Situs tersebut diketahui menyediakan berbagai metode transaksi, di antaranya melalui QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik atau e-money, hingga transfer pulsa.
Adapun jenis permainan yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari hot game, live casino, balap atau race, togel, taruhan olahraga, crash game, arcade, poker, hingga e-sport.
“Para pemain menempatkan nilai taruhan dan penawaran tertentu untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai permainan yang disediakan oleh situs tersebut,” jelasnya.
Dalam menjalankan operasinya, sindikat judi online tersebut diduga memanfaatkan infrastruktur server yang berada di luar negeri, yakni Finlandia dan Amerika Serikat. Penggunaan server di luar negeri diduga dilakukan untuk menghindari pelacakan oleh aparat penegak hukum.
Dari hasil penelusuran, penyidik mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai sarana penerimaan deposit dari aktivitas perjudian online tersebut.
Untuk mendalami aliran dana, Bareskrim Polri kemudian bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Koordinasi dilakukan guna menganalisis pola transaksi yang diduga digunakan untuk menyamarkan asal-usul uang hasil perjudian online.
Selain itu, penyidik juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi sekaligus melakukan pemblokiran terhadap situs yang dimaksud.
Situs tersebut telah diblokir dan dimasukkan ke dalam basis data Trust Positif Komdigi sehingga tidak dapat diakses secara publik dari wilayah Indonesia. Namun, karena server berada di luar negeri, situs tersebut masih berpotensi diakses menggunakan jaringan virtual private network (VPN).
Berdasarkan hasil analisis PPATK, penyidik kemudian meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan dan melakukan pemblokiran terhadap 322 rekening perbankan.
“Dari hasil analisis PPATK, penyidik telah melakukan pemblokiran rekening perbankan sebanyak 322 rekening, dengan total aset keseluruhan yang disita sebesar Rp28.010.228.458,” ungkap Suhasto.
Ia menegaskan, jumlah aset yang telah diamankan tersebut masih berpotensi bertambah. Pasalnya, penyidik masih terus mengembangkan perkara dan menelusuri aliran dana yang diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian online tersebut.
Saat ini, penyidik juga masih mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka, khususnya mengungkap pihak yang menjadi beneficial owner atau pemilik manfaat dari dana hasil perjudian online tersebut.
Terkait rekening-rekening yang telah diblokir, penyidik akan melakukan konfirmasi kepada masing-masing pihak yang tercatat sebagai pemilik rekening. Apabila tidak terdapat konfirmasi dari pemilik rekening, termasuk rekening yang menggunakan nama pihak lain atau nominee, dana di dalamnya akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Suhasto menjelaskan, dana tersebut dapat disita dan ditempatkan dalam rekening penampungan Bareskrim untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah pasal, yakni Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Atas dugaan tindak pidana tersebut, ancaman hukuman maksimal mencapai 15 tahun penjara dan/atau denda sebesar Rp5 miliar.
Suhasto menegaskan, pengungkapan perkara ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas praktik perjudian online, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan.
Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi bagian dari program prioritas Kapolri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjamin keamanan ekonomi rakyat, serta menjaga stabilitas sosial nasional.
Upaya pemberantasan judi online tersebut juga disebut sejalan dengan Asta Cita ketujuh Presiden yang diimplementasikan melalui program Quick Wins 8 Kapolri terkait penegakan hukum dan pemberantasan perjudian online.
Di akhir keterangannya, Suhasto mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas perjudian online dan tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan atau kemenangan instan.
Ia mengingatkan bahwa praktik perjudian online dirancang sedemikian rupa sehingga berpotensi merugikan para pemain.
“Awalnya menang, awalnya menang, awalnya menang. Setelah ketagihan, seterusnya kalah. Yakinlah bahwa tidak ada kemenangan di perjudian online ini,” tegasnya.
Dalam kasus tersebut, Kombes Suharso mengatakan bahwa Polri juga mengajak masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas perjudian online untuk segera menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.







