Jakarta, Kakinews.id – Ruang hukum bagi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, kian tertutup. Mahkamah Agung (MA) resmi menolak kasasi yang diajukannya dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan putusan tersebut, vonis lima tahun penjara terhadap Nurhadi tetap berlaku dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap mengeksekusi hukuman tersebut.

Tak hanya harus menjalani hukuman badan, Nurhadi juga dibebani kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp137.159.183.940 atau sekitar Rp137,15 miliar. Kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam pemulihan aset negara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan lembaga antirasuah akan segera menindaklanjuti putusan kasasi tersebut melalui jaksa eksekusi.

“KPK melalui jaksa eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi,” kata Budi kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Budi menyebut putusan tersebut memperlihatkan proses penegakan hukum yang telah berjalan sesuai asas hukum, baik dari aspek formil maupun materiil.

Menurutnya, penindakan terhadap perkara korupsi tidak cukup hanya berujung pada hukuman penjara. Pengembalian aset hasil kejahatan juga menjadi bagian penting dalam memastikan kerugian dan keuntungan ilegal akibat tindak pidana korupsi tidak dibiarkan begitu saja.

“KPK memandang, penegakan hukum terhadap perkara korupsi tidak semata-mata untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa jabatan dan kewenangan tidak boleh disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi,” ujarnya.

Penolakan kasasi tersebut diputus pada Kamis (29/10/2026) melalui perkara Nomor 10010 K/PID.SUS/2026. Majelis hakim yang dipimpin Soesilo, dengan anggota Suradi dan Ansori, menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum maupun pihak terdakwa.

Dengan demikian, vonis lima tahun penjara yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap bertahan.

Sebelumnya, pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Nurhadi. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta, dengan ketentuan subsider 140 hari kurungan.

Selain itu, Nurhadi dibebani uang pengganti sebesar Rp137.159.183.940. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi sesuai ketentuan putusan, terdapat ancaman pidana tambahan berupa penjara selama tiga tahun.

Kini, setelah kasasinya kandas, pelaksanaan putusan menjadi pekerjaan berikutnya bagi KPK. Publik menanti ketegasan jaksa eksekusi, terutama dalam memastikan hukuman badan benar-benar dijalankan dan kewajiban pembayaran uang pengganti tidak sekadar menjadi angka dalam amar putusan.

Penegakan hukum terhadap mantan pejabat tinggi lembaga peradilan ini sekaligus menjadi ujian bahwa jabatan, kedudukan, dan pengaruh tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.