Sanggar Burung Ruai adalah wadah pelestarian budaya Dayak yang konsisten menampilkan karya seni di kalimantan
Kasus Dugaan Penipuan Rp7,7 Miliar, Richard Serahkan Bukti Transfer Rp7,5 M di PN Banjarmasin
483 PPPK Diangkat, Bupati Batola H. Bahrul Ilmi Pesan Bekerja Tulus dan Disiplin
32 SSB dari Tiga Provinsi Berlaga di Piala Menpora 2025 Regional Banjarmasin
Peringati World Pharmacist Day, Pemprov Kalsel Edukasi Warga Tapin Soal Penggunaan Obat yang Bijak
Sanggar Burung Ruai adalah wadah pelestarian budaya Dayak yang konsisten menampilkan karya seni di kalimantan
Kasus Dugaan Penipuan Rp7,7 Miliar, Richard Serahkan Bukti Transfer Rp7,5 M di PN Banjarmasin
483 PPPK Diangkat, Bupati Batola H. Bahrul Ilmi Pesan Bekerja Tulus dan Disiplin
32 SSB dari Tiga Provinsi Berlaga di Piala Menpora 2025 Regional Banjarmasin
Peringati World Pharmacist Day, Pemprov Kalsel Edukasi Warga Tapin Soal Penggunaan Obat yang Bijak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada Sabtu sore, 15 Maret 2025. Setidaknya ada delapan pejabat yang dilakukan pemeriksaan dan dibawa ke Jakarta. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan OTT itu melibatkan sejumlah pengembang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak meminta hadiah kepada pengusaha jelang Idulfitri. Hal itu berpotensi menjadi gratifikasi. “Permintaan dana dan atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain baik secara individu maupun mengatasnamakan
KPK dikabarkan segera membahas kelanjutan kasus yang sedang dihadapi Abdul Gani Kasuba alias AGK. Ini seiring meninggalnya Gubernur Maluku Utara dua periode pada 2013-2023 tersebut pada Jumat (14/3/2025). AGK meninggal di RSUD Chasan Boesoirie, Ternate, sekitar pukul 19.54 WIT. Ia meninggal karena sakit
Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap alasan buronan Harun Masiku dipilih sebagai pengganti untuk mendapatkan suara caleg Nazaruddin Kiemas yang meninggal. Penunjukan Harun merupakan keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Terdakwa (Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto) menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) agar mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan untuk mendukung pembangunan desa yang lebih baik. “Keterbukaan informasi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat itu penting sebagai bentuk pertanggungjawaban. (Namun) yang jadi masalah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk. Permintaan keterangan untuk mengonfirmasi sejumlah bukti yang ditemukan hasil penggeledahan di kediamannya. “Penyidik akan memanggil
Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membenarkan rumahnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Senin, 10 Maret 2025. KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana Mas, Ciumbuleuit, Kota Bandung dalam kasus korupsi dana iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Informasi penggeledahan tersebut dibenarkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto. “Betul, terkait perkara BJB,”
Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan praperadilan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku karena berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Berdasarkan putusan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 5 Tahun 2021,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap petinggi PT Pertamina. Mereka akan diperiksa terkait dugaan korupsi kerja sama jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE. Mereka yang diperiksa yaitu mantan Direktur Keuangan Pertamina Arif Budiman dan mantan Direktur PT PGN Nusantara
