Giliran Gubernur Maluku Utara? KPK Dalami Jejak Kasus ‘Diskon Pajak’ Tambang
Bupati HSU dan Dandim Tinjau TMMD
Inilah Daftar 11 Tersangka Korupsi POME Bea Cukai Rp 14 Triliun
11 Tersangka Korupsi POME Rp 13 T Beredar
IUP Dibekukan! Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Hentikan Operasi PT Sebuku Sejaka Coal, Diduga Serobot 717 Lahan Transmigrasi
Giliran Gubernur Maluku Utara? KPK Dalami Jejak Kasus ‘Diskon Pajak’ Tambang
Bupati HSU dan Dandim Tinjau TMMD
Inilah Daftar 11 Tersangka Korupsi POME Bea Cukai Rp 14 Triliun
11 Tersangka Korupsi POME Rp 13 T Beredar
IUP Dibekukan! Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Hentikan Operasi PT Sebuku Sejaka Coal, Diduga Serobot 717 Lahan Transmigrasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi untuk mendalami kasus dugaan gratifikasi, terkait pengadaan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemeriksaan telah dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 24 Juni 2025. “Penyidik menggali terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pada saat tempus (waktu)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Khalid Basalamah dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2025. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan untuk menggali informasi seputar pengetahuan pendakwah itu ihwal pengelolaan ibadah haji. “Benar, yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji dan yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan rasuah dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag). Modus rasuah dalam penentuan kuota ibadah haji sudah terendus lama. “KPK memotret beberapa celah potensi terjadinya korupsi (dalam penentuan kuota haji),” kata juru bicara KPK Budi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyelematkan aset-aset hasil tindak pidana korupsi dari terdakwa Rachmat Fadjar, Kepala Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah 1 Kalimantan Timur periode 2022–2023, melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda. “Adapun aset-aset yang telah berhasil diselamatkan KPK atas
KPK tengah mengusut perkara dugaan gratifikasi di lingkungan MPR RI. Perkara itu sedang dalam tahap penyidikan. “Benar, ada penyidikan baru,” kata jubir KPK, Budi Prasetyo, dikuti, Minggu (22/6/2025). Budi menjelaskan, perkara ini terkait dugaan gratifikasi pengadaan. “Terkait dugaan gratifikasi pengadaan,” ucapnya. KPK belum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (KIP) sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021–2022. “Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama KIP, Gubernur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima saksi dalam pengusutan kasus korupsi pemerasan izin tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan . Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan ini berlangsung di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada hari ini, Senin, 16 Juni 2025. “KPK menjadwalkan
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan perlunya ada kebijakan untuk mencegah pungutan liar dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) atau penerimaan peserta didik baru (PPDB). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa lembaga antirasuah mendorong hal tersebut sebab ditemukan sejumlah permasalahan korupsi pada sektor pendidikan, seperti penyuapan,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri adanya dugaan korupsi di balik aktivitas tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK tengah melakukan kajian. “Itu sudah ada, melakukan ya semacam kegiatan di sana (Raja
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang memanggil tiga mantan menteri ketenagakerjaan dalam kasus korupsi pengurusan izin tenaga kerja asing di Kemnaker yang terjadi sejak 2012. “Didalami pengetahuannya atas dugaan pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Juru bicara KPK Budi Prasetyo di
