Perkelahian saat Pesta Miras, Seorang Tewas
Dunia Musik Banua Berduka,Vokalis Cassanova, Amau Tutup Usia di 48 Tahun
Duel Maut di Pasar Antasari: Buruh Tewas, Dua Pelaku Ditangkap
Festival Seni Pawai Budaya Banjarbaru 2025 Resmi Dibuka, Lisa Halaby: Festival Ini Wadah Kita Merayakan Perbedaan
Ribuan Kingers se-Indonesia Padati Banjarbaru Ikut Jambore Nasional YRKI 2025
Perkelahian saat Pesta Miras, Seorang Tewas
Dunia Musik Banua Berduka,Vokalis Cassanova, Amau Tutup Usia di 48 Tahun
Duel Maut di Pasar Antasari: Buruh Tewas, Dua Pelaku Ditangkap
Festival Seni Pawai Budaya Banjarbaru 2025 Resmi Dibuka, Lisa Halaby: Festival Ini Wadah Kita Merayakan Perbedaan
Ribuan Kingers se-Indonesia Padati Banjarbaru Ikut Jambore Nasional YRKI 2025
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan rasuah dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag). Modus rasuah dalam penentuan kuota ibadah haji sudah terendus lama. “KPK memotret beberapa celah potensi terjadinya korupsi (dalam penentuan kuota haji),” kata juru bicara KPK Budi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyelematkan aset-aset hasil tindak pidana korupsi dari terdakwa Rachmat Fadjar, Kepala Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah 1 Kalimantan Timur periode 2022–2023, melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda. “Adapun aset-aset yang telah berhasil diselamatkan KPK atas
KPK tengah mengusut perkara dugaan gratifikasi di lingkungan MPR RI. Perkara itu sedang dalam tahap penyidikan. “Benar, ada penyidikan baru,” kata jubir KPK, Budi Prasetyo, dikuti, Minggu (22/6/2025). Budi menjelaskan, perkara ini terkait dugaan gratifikasi pengadaan. “Terkait dugaan gratifikasi pengadaan,” ucapnya. KPK belum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (KIP) sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021–2022. “Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama KIP, Gubernur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima saksi dalam pengusutan kasus korupsi pemerasan izin tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan . Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan ini berlangsung di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada hari ini, Senin, 16 Juni 2025. “KPK menjadwalkan
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan perlunya ada kebijakan untuk mencegah pungutan liar dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) atau penerimaan peserta didik baru (PPDB). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa lembaga antirasuah mendorong hal tersebut sebab ditemukan sejumlah permasalahan korupsi pada sektor pendidikan, seperti penyuapan,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri adanya dugaan korupsi di balik aktivitas tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK tengah melakukan kajian. “Itu sudah ada, melakukan ya semacam kegiatan di sana (Raja
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang memanggil tiga mantan menteri ketenagakerjaan dalam kasus korupsi pengurusan izin tenaga kerja asing di Kemnaker yang terjadi sejak 2012. “Didalami pengetahuannya atas dugaan pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Juru bicara KPK Budi Prasetyo di
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Hamdani (HD) dan tiga aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pekerjaan peningkatan jalan. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali pengetahuan dari dua orang staf khusus Menteri Ketenagakerjaan era Menaker Ida Fauziyah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa dua orang staf khusus (stafsus) era Menaker Ida Fauziyah yang
