BANJARMASIN, KAKINEWS.ID — Ambruknya Jembatan Saka Harang di kawasan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, menjadi perhatian DPRD Kota Banjarmasin. Pemerintah kota didorong segera membuka akses darurat bagi masyarakat sekaligus mempercepat pembenahan sejumlah jembatan yang kondisinya dinilai memprihatinkan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Aliansyah, yang merupakan legislator dari daerah pemilihan Banjarmasin Selatan, mengatakan akses masyarakat Mantuil harus segera dipulihkan setelah Jembatan Saka Harang ambruk pada Minggu (30/8/2026).

“Dengan kejadian jembatan runtuh di Saka Harang, harapan kita Pemko segera mungkin membuat jembatan darurat yang bisa dilalui masyarakat Mantuil,” ujar Aliansyah.

Jembatan Saka Harang ambruk sekitar pukul 13.30 WITA setelah dilintasi sebuah truk dump bermuatan material. Badan jembatan patah, sementara bagian belakang truk beserta muatannya terperosok ke sungai.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, ambruknya jembatan menyebabkan akses darat masyarakat Mantuil terputus, termasuk jalur menuju kawasan perusahaan di sekitar lokasi.

Pemerintah Kota Banjarmasin bersama TNI kini menyiapkan akses sementara menggunakan Jembatan Bailey. Sebelum jembatan darurat tersebut terpasang, warga terpaksa menggunakan perahu atau kelotok sebagai alternatif penyeberangan, termasuk untuk membawa sepeda motor.

Aliansyah menilai, penanganan tidak cukup hanya dilakukan setelah jembatan mengalami kerusakan atau ambruk. Menurutnya, kondisi jembatan di Banjarmasin perlu dipetakan dan mendapat perhatian secara menyeluruh.

Ia mendorong agar pembangunan maupun penggantian jembatan yang sudah tidak layak tidak lagi menggunakan konstruksi kayu, melainkan menggunakan konstruksi beton yang lebih permanen.

“Ke depannya pembuatan jembatan tidak lagi dengan kayu ulin, tapi cor beton,” tegasnya.

Aliansyah mengungkapkan, selain Jembatan Saka Harang, masih terdapat sejumlah jembatan lain yang menurutnya perlu mendapat perhatian, di antaranya Jembatan Basirih dan Jembatan Tatah Belayung.

Khusus Jembatan Tatah Belayung, Aliansyah menyebut pihaknya telah menyampaikan kondisi tersebut kepada Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Ia juga mengatakan informasi yang diterimanya menyebutkan jembatan tersebut telah dilakukan pengecekan.

“Sudah kita sampaikan ke Dinas PUPR. Informasinya sudah dicek,” katanya.

Menurut Aliansyah, DPRD juga akan kembali membawa persoalan tersebut dalam pembahasan di Badan Anggaran, terutama untuk menyampaikan titik-titik jembatan yang dinilai membutuhkan penanganan.

“Nanti di Badan Anggaran kita sampaikan lagi titik-titik jembatan yang membahayakan,” ujarnya.

Ia berharap pembenahan dapat dilakukan secepatnya sehingga tidak menunggu sampai terjadi kerusakan yang lebih parah atau bahkan jembatan kembali ambruk.

Pemko Siapkan Jembatan Bailey

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR bersama Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar dan Dandim 1007/Banjarmasin Letkol Czi Slamet Riyadi telah meninjau langsung lokasi Jembatan Saka Harang.

Yamin mengatakan Pemko Banjarmasin bersama TNI akan menyiapkan akses sementara untuk menjaga mobilitas masyarakat.

“Insyaallah untuk sementara akses warga bisa menggunakan Jembatan Bailey sebelum dilakukan pembangunan jembatan permanen. Selain itu, kami juga akan meminta Dinas PUPR melakukan survei untuk pembangunan jalan alternatif,” ujar Yamin.

Dandim 1007/Banjarmasin Letkol Czi Slamet Riyadi mengatakan, TNI akan membantu melalui peminjaman Jembatan Bailey untuk digunakan masyarakat selama proses penanganan.

Koordinasi dan permohonan izin penggunaan Jembatan Bailey telah dilakukan kepada Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin.

“Pemasangan Jembatan Bailey rencananya melibatkan Denzipur,” kata Slamet.

Ia menjelaskan, penggunaan jembatan sementara nantinya akan diatur dengan mempertimbangkan kapasitas serta tonase kendaraan yang melintas.

“Truk yang bermuatan 5 sampai 8 ton masih bisa lewat,” ujarnya.

Selain penanganan Jembatan Saka Harang, Yamin juga meminta Dinas PUPR melakukan survei kemungkinan pembangunan jalan alternatif.

Menurutnya, kejadian tersebut menjadi momentum bagi Pemko Banjarmasin untuk kembali melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap jembatan-jembatan yang telah berusia cukup tua.

“Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk segera melakukan pendataan kembali jembatan-jembatan yang ada di Kota Banjarmasin, terutama yang kondisinya sudah puluhan tahun,” ujar Yamin.

Dorongan DPRD dan langkah Pemko tersebut diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan akses di Mantuil, tetapi juga menjadi awal pembenahan jembatan-jembatan tua di Banjarmasin secara lebih menyeluruh.

Dengan kondisi Banjarmasin yang memiliki banyak sungai dan bergantung pada keberadaan jembatan sebagai penghubung antarwilayah, pemeriksaan serta perbaikan dini dinilai penting agar keselamatan masyarakat tidak baru menjadi perhatian setelah terjadi kerusakan maupun keruntuhan.