BANJARMASIN, KAKINEWS.ID — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi PAN, Adrizal, menyoroti pentingnya arah kebijakan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya setelah enam fraksi DPRD Kalsel menyampaikan pandangan terhadap rancangan perubahan APBD dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (26/8/2026).
Menurut Adrizal, pembahasan perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi juga harus memastikan setiap program pemerintah memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.
Ia menilai masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.
“Pandangan fraksi tentu bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi bagaimana kita memberikan masukan yang konstruktif agar perubahan APBD ini benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” ujar Adrizal.
Ia menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggaran yang disusun bersama pemerintah daerah digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Karena itu, berbagai program yang menjadi prioritas dalam perubahan APBD perlu diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat serta persoalan yang dihadapi daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel yang bertagline Bekerja Setulus hati ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program setelah anggaran disepakati. Menurutnya, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan hasil bagi masyarakat.
“Kita ingin anggaran yang dibahas ini tidak berhenti pada dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalsel menyatakan menghargai seluruh pandangan yang disampaikan enam fraksi DPRD. Masukan tersebut akan menjadi bahan dalam penyempurnaan rancangan perubahan APBD.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, juga menyampaikan bahwa seluruh pandangan fraksi pada prinsipnya diarahkan untuk mendorong kebijakan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan perubahan APBD Kalsel selanjutnya akan mengikuti tahapan dan mekanisme yang berlaku antara DPRD dan pemerintah daerah.
