KAKINEWS.ID, BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp8,85 triliun.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp49 miliar dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan gedung DPRD Kalsel yang menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan anggaran tahun mendatang.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat Banggar DPRD Kalsel bersama TAPD di Gedung DPRD Kalsel, Senin (16/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, didampingi Wakil Ketua H Kartoyo, H M Alpiya Rakhman, dan Desy Oktavia Sari. Sementara dari pihak pemerintah provinsi hadir Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel H Fatkhan.

Ketua DPRD Kalsel H Supian HK mengatakan, pembahasan RAPBD 2027 telah melalui tahapan bersama seluruh komisi DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai bidang masing-masing.

Menurutnya, pembahasan tersebut tidak hanya berfokus pada besaran anggaran, tetapi juga memastikan program yang direncanakan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kita masih memiliki waktu sampai Desember untuk melihat kemungkinan peningkatan pendapatan dan melakukan penyesuaian. Harapannya, nominal pendapatan bisa lebih jelas sehingga perhitungan belanja daerah juga lebih terukur,” ujarnya.

Supian menegaskan, setiap penyesuaian anggaran harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Ia berharap potensi peningkatan pendapatan daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program-program prioritas yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kalsel H Fatkhan menjelaskan, angka RAPBD yang telah disepakati masih berpeluang mengalami penyesuaian setelah hasil evaluasi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diterbitkan.

Menurutnya, evaluasi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan maupun belanja, terutama untuk mengakomodasi program prioritas.

“Setelah hasil evaluasi Kemendagri turun, pemerintah daerah masih bisa melakukan penyesuaian, baik terhadap target pendapatan maupun belanja untuk program-program prioritas,” jelasnya.

Fatkhan menyebutkan, pembahasan lanjutan bersama Banggar DPRD biasanya dilaksanakan pada pekan keempat Desember. Pada tahap tersebut, pemerintah daerah dapat kembali mencermati perkembangan penerimaan daerah dan hasil evaluasi pemerintah pusat.

Ia juga mengungkapkan adanya perubahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dengan selisih lebih sekitar Rp174 miliar. Perubahan tersebut turut memengaruhi perhitungan pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending.

Beberapa sektor yang harus diperhatikan dalam pemenuhan belanja wajib tersebut meliputi infrastruktur, belanja pegawai, dan pendidikan.

Karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD akan terus mencermati komposisi pendapatan dan belanja agar seluruh kewajiban anggaran tetap terpenuhi.

Dengan kesepakatan awal RAPBD sebesar Rp8,85 triliun, pembahasan anggaran Kalsel 2027 selanjutnya akan berlanjut hingga penetapan final, dengan tetap mempertimbangkan hasil evaluasi Kemendagri dan perkembangan kemampuan keuangan daerah.