
KAKINEWS.ID, Jakarta – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menegaskan pentingnya penguatan kebijakan penanggulangan HIV di Indonesia yang berperspektif hak asasi manusia (HAM). Hal ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan HIV sejalan dengan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.
Hal tersebut disampaikan Mugiyanto saat menghadiri Pertemuan Steering Committee Human Rights Impact Assessment (HRIA) terhadap Kebijakan dan Program Penanggulangan HIV di Indonesia, di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Pra-Diseminasi Human Rights Impact Assessment (HRIA) dan Regulatory Impact Analysis (RIA). Kegiatan ini bertujuan memperoleh masukan, validasi, serta penyempurnaan hasil kajian sebelum disampaikan kepada para pemangku kepentingan melalui diseminasi utama.
Mugiyanto mengatakan, hasil kajian HRIA dan RIA dapat menjadi bahan masukan bagi Kementerian HAM untuk memperkuat kebijakan dan instrumen HAM, khususnya dalam penanggulangan HIV di Indonesia.
“KemenHAM tentu tidak mengambil alih kewenangan teknis Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan program penanggulangan HIV. Namun, kami berkepentingan memastikan bahwa kebijakan dan pelaksanaannya semakin sejalan dengan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM,” tegas Mugiyanto.

Ia menjelaskan, peran Kementerian HAM dalam isu tersebut mencakup penguatan instrumen HAM, peningkatan kapasitas aparatur, serta koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan agar kebijakan penanggulangan HIV tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.
Kementerian HAM berkomitmen berkontribusi sesuai mandat dan kewenangannya serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Dengan demikian, hasil kajian tersebut diharapkan menjadi landasan perbaikan kebijakan penanggulangan HIV yang lebih berperspektif HAM.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri HAM Bidang Isu Strategis Fajrimei A. Gofar, Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha (MKPU) Giyanto, serta pimpinan dari Kementerian Kesehatan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).









