Jakarta, Kakinews.id – Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang dikantongi PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad, mulai menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masyarakat dapat melaporkan temuan tersebut sepanjang disertai dokumen dan fakta yang mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana.

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan hingga Selasa (17/11/2026), lembaga antirasuah belum melakukan tindakan penindakan terkait informasi yang berkembang mengenai Raffi Ahmad.

Meski demikian, KPK membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila memiliki bukti pendukung yang memadai.

“KPK membuka peluang untuk masyarakat melaporkan gitu ya, sejauh memang kecukupan dari dokumen fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana,” kata Taufik kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa informasi yang beredar di masyarakat belum otomatis menjadi dasar penindakan. Namun, temuan ICW mengenai kontrak pengadaan bernilai belasan miliar rupiah itu tetap membutuhkan perhatian dan penjelasan yang transparan.

Taufik menjelaskan, informasi yang belum memasuki tahap penindakan tidak serta-merta dapat disampaikan secara terperinci kepada publik. Masyarakat yang memiliki data maupun dokumen pendukung dipersilakan menyampaikan pengaduan melalui unit terkait di KPK, termasuk Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

“Tapi ini tentunya kabar gembira buat masyarakat yang memang peduli dalam hal isu-isu yang terkait dengan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Sorotan terhadap perusahaan Raffi Ahmad bermula dari temuan ICW yang mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia.

Nilai keseluruhan kontrak tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.

Angka itu bukan nilai kecil. Apalagi, pengadaan tersebut menggunakan anggaran kementerian yang bersumber dari keuangan negara. Karena itu, transparansi proses pengadaan, dasar penunjukan penyedia, kewajaran harga, hingga pelaksanaan pekerjaan menjadi aspek penting yang perlu dijelaskan kepada publik.

ICW memperoleh temuan tersebut melalui penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2023–2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Fakta adanya delapan paket pengadaan dengan nilai hampir Rp15 miliar tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan penyedia, pertimbangan kementerian menggunakan jasa perusahaan tersebut, serta kesesuaian nilai kontrak dengan keluaran pekerjaan yang dihasilkan.

KPK tentu tidak bisa menjadikan besarnya nilai kontrak sebagai satu-satunya dasar untuk melakukan penindakan. Namun, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, konflik kepentingan, penggelembungan harga, atau perbuatan melawan hukum, seluruh fakta tersebut perlu ditelaah sesuai kewenangan lembaga antirasuah.

Publik kini menunggu apakah temuan ICW tersebut hanya berhenti sebagai polemik pengadaan atau berkembang menjadi laporan resmi yang dapat ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Satu hal yang jelas, penggunaan uang negara dalam pengadaan jasa apa pun harus dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada ruang gelap dalam belanja pemerintah, terlebih ketika nilai kontraknya mencapai miliaran rupiah.