KAKINEWS, HSS – Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Muhammad Noor, M.AP., mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Media Center Sekretariat Daerah Kabupaten HSS, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan tersebut turut diikuti para Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta camat se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pelaksanaan Bimtek ini merupakan tindak lanjut hasil observasi Program Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2026. Berdasarkan hasil penilaian KPK RI, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan sebagai salah satu calon Kabupaten Percontohan Antikorupsi.

Melalui kegiatan tersebut, KPK RI memberikan penguatan dan pendampingan kepada daerah calon percontohan guna meningkatkan pemahaman terkait indikator, strategi, serta langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Sekda HSS, H. Muhammad Noor, mengatakan keikutsertaan Pemkab HSS dalam program tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat budaya integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Penetapan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai calon Kabupaten Percontohan Antikorupsi menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Diperlukan dukungan serta komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah agar tujuan tersebut dapat terwujud,” ujarnya.

Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga HSS mampu memenuhi seluruh indikator yang telah ditetapkan dan menjadi daerah percontohan dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Dengan adanya Bimbingan Teknis ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan optimistis dapat memperkuat reformasi birokrasi serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, berintegritas, dan berpihak kepada masyarakat.