KAKINEWS.ID, HSS – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui keikutsertaan dalam penilaian percontohan Kabupaten Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tahun 2026.
Dalam tahapan penilaian tersebut, Bupati HSS H. Syafrudin Noor, SE., S.Sos., memaparkan berbagai kebijakan, program, serta langkah konkret pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan di lingkungan pemerintah daerah, Selasa (3/11/2026).
Sebelum pemaparan, tim penilai terlebih dahulu melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah perangkat daerah dan pertemuan konfirmasi. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung penerapan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta upaya pencegahan korupsi di Kabupaten HSS.
Penilaian melibatkan tim lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, KPK RI, BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, serta Ombudsman Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam paparannya, Syafrudin Noor turut menyampaikan sejumlah capaian pembangunan daerah, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Namun, menurutnya, capaian pembangunan dan administrasi pemerintahan harus diiringi dengan penguatan integritas. Pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya ditunjukkan melalui prestasi dan keberhasilan program, tetapi juga harus didukung pengawasan yang berkualitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat.
Untuk mewujudkan Kabupaten Ber-Aksi, Bupati HSS menekankan lima komponen utama yang menjadi landasan penguatan budaya antikorupsi di daerah.
Kelima komponen tersebut meliputi penguatan kualitas pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan budaya kerja antikorupsi, peningkatan peran serta masyarakat, serta pemanfaatan kearifan lokal dalam membangun budaya integritas yang berkelanjutan.
Syafrudin Noor menjelaskan, kelima aspek tersebut menjadi arah strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih kuat. Selain memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan pelayanan, keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati HSS beserta Ketua GOW
