KPK Gempur Depok: OTT Menjerat Aparat Penegak Hukum
JPU Tuntut Hukuman Mati Kakak Beradik Kasus Mutilasi di Paramasan
KPK Bongkar Skandal Restitusi Pajak Rp 48,3 Miliar, Kepala KPP Banjarmasin Terima “Gaji Buta” Rp 800 Juta
Pemkab Banjar Matangkan Persiapan Pilkades Serentak 2026, 20 Desa di 11 Kecamatan Terlibat
Laporan Masyarakat Sipil Dipelajari Kejagung: Kejahatan Kemanusiaan Tak Bisa Diabaikan
KPK Gempur Depok: OTT Menjerat Aparat Penegak Hukum
JPU Tuntut Hukuman Mati Kakak Beradik Kasus Mutilasi di Paramasan
KPK Bongkar Skandal Restitusi Pajak Rp 48,3 Miliar, Kepala KPP Banjarmasin Terima “Gaji Buta” Rp 800 Juta
Pemkab Banjar Matangkan Persiapan Pilkades Serentak 2026, 20 Desa di 11 Kecamatan Terlibat
Laporan Masyarakat Sipil Dipelajari Kejagung: Kejahatan Kemanusiaan Tak Bisa Diabaikan
KPK RI (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuktikan tak ada ampun bagi aparat yang bermain di belakang negeri. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (4/2/2026), lembaga antirasuah ini menjaring 17 orang, terdiri dari 12 pegawai Direktorat
Jubir KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menyasar kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan di Jakarta. OTT ini terkait dugaan penyimpangan dalam kegiatan impor. “Perkaranya terkait dengan
Inflasi Diklaim Aman, Harga Pangan Justru Meledak: Cabai, Beras, dan Ikan Jadi Bom Akhir 2025
Saat Sri Mulyani Indrawati menjabat Menteri Keuangan (tengah), Mahfud Md saat Menko Polhukam (kanan) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (kiri) (Foto: Dok Kakinews.id/Kemenkeu) Jakarta, Kakinews.id – Kasus dugaan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun yang sempat menggegerkan publik pada 2023 kini seolah dikubur
Menkeu Jakarta, Kakinews.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengakui kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan tidak bekerja sesuai harapan. Pemerintah pun menarik Rp75 triliun dari total Rp276 triliun dana negara yang sebelumnya “diparkir” di sistem perbankan, sebuah koreksi kebijakan yang
