KPK–BPK Keroyok Gugatan MAKI, SP3 Aswad Sulaiman Dipertahankan Habis-habisan

Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto: Dok Kakinews.id/Ist) Jakarta, Kakinews.id — Pertarungan hukum soal penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi tambang Konawe Utara berubah menjadi duel terbuka. Di satu sisi, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan

MAKI “Serang” SP3 KPK, Kasus Tambang Konawe Utara Disebut Dihentikan Saat Masih Panas

Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi tambang di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, kini diseret ke meja hijau. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai keputusan itu bukan hanya

Kejagung Sita Rumah dan Kantor, Skandal Izin Tambang Nikel Konawe Utara Mulai Terkuak

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai membuka tabir busuk dugaan korupsi penerbitan izin dan operasional tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara. Penyidik menyita sejumlah aset strategis yang diduga kuat berkaitan langsung dengan praktik kejahatan tersebut, mulai

Bau Busuk IUP Nikel Konawe Utara Kembali Dibongkar: Kejagung Sisir Perusahaan, Rumah Pejabat hingga Instansi Pemerintah

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Setelah lama terkubur, skandal izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Konawe Utara kembali diguncang. Kejaksaan Agung kini menggeber penyidikan dugaan korupsi yang selama bertahun-tahun nyaris tak bergerak, dengan

Bantah Digeledah Kejagung, Kemenhut Akui Penyidik Jampidsus Angkut Dokumen Hutan Lindung

Kementerian Kehutanan (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Kementerian Kehutanan membantah keras narasi yang menyebut adanya penggeledahan oleh Kejaksaan Agung di kantornya. Kemenhut menegaskan, kehadiran tim penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Rabu (7/1/2026) hanya sebatas pencocokan dan pengambilan data.

Korupsi Izin Tambang Konawe Utara: KPK Klaim Tak Bersaing, Kejagung Kudu Tak Setengah Hati

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Ist) Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak berkompetisi dengan Kejaksaan Agung (Kejaksaan Agung) dalam penanganan dugaan korupsi pemberian izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang diduga melibatkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman. KPK

Kejagung Bantah Geledah Kemenhut, Dalih “Pencocokan Data” di Tengah Bayang-Bayang Tambang Ilegal

Tim Penyidik Janpidsus Kejagung (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Kejaksaan Agung meluruskan informasi terkait kedatangan tim penyidik ke kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, pada Rabu (7/1/2026). Kegiatan tersebut ditegaskan bukan penggeledahan, melainkan pencocokan data dalam rangka penyidikan. Kepala Pusat Penerangan

MAKI Tagih Tersangka, Kejagung Gedor Kemenhut soal Tambang Nikel

Boyamin Saiman (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Langkah Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Kehutanan dalam perkara dugaan korupsi IUP tambang nikel di Konawe Utara menjadi tamparan telak bagi penegakan hukum yang selama ini stagnan dan penuh tanda tanya. Perkara yang sempat “dikubur

Kantor Raja Juli Digeledah Kejagung, Jejak Gelap Tambang Nikel Konawe Utara Dibongkar

 Langkah penegakan hukum kembali mengarah ke pusaran perkara tambang nikel Konawe Utara. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) dari Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Kehutanan, Rabu (7/1/2026). (Foto: Dok Kakinews.id/Ist) Jakarta, Kakinews.id — Aroma busuk perkara tambang nikel Konawe Utara

Kasus Nikel Rp2,7 T yang Sempat Dimatikan KPK, Kini Diuji Ulang Kejagung

Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id — Drama hukum korupsi tambang nikel di Konawe Utara kembali diputar. Kasus yang dulu dimatikan lewat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kini justru dihidupkan kembali oleh kejaksaan. Ironisnya, Komisi Pemberantasan Korupsi yang sempat menghentikan