KPK: Pengadaan Beras Bansos Presiden Rugikan Negara Rp 125 Miliar
KPK mulai mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bansos beras presiden saat penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 125 miliar.
“Kerugian sementara Rp 125 miliar,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika, dikutip detik, Kamis (27/5/2024).
Tessa mengatakan kasus itu bermula dari laporan masyarakat pada saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kemensos 2020. Laporan itu lalu dilakukan penyelidikan.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka. Tersangka tersebut merupakan Direktur Utama Mitra Energi Persada (MEP), Ivo Wongkaren, yang juga telah ditetapkan tersangka di kasus korupsi penyaluran bansos Kemensos.
Tessa menambahkan, modus dalam kasus ini berkaitan dengan adanya pengurangan kualitas bansos presiden yang disalurkan ke masyarakat.
“(Dugaan modus) pengurangan kualitas bansos,” ujar Tessa.
Diberitakan sebelumnya, KPK memanggil empat orang untuk diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan perkara penyaluran bansos di Kementerian Sosial (Kemensos RI) tahun 2020-2021. Pemeriksaan dilakukan gedung KPK pada Selasa (25/6).
“Ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial Presiden terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020. Jadi pengadaan bansos Presiden di tahun 2020. Perkaranya itu,” ujar Tessa, Selasa (25/6).
Tessa mengatakan empat orang yang dipanggil itu terdiri atas tiga pegawai Kemensos dan satu pihak swasta. Berikut ini detailnya:
1. Iskandar Zulkarnaen, PNS pada Kementerian Sosial RI
2. Rizki Maulana, Kasubbag Kepegawaian Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI
3. Victorious Saut Hamonangan, Ka Subdit Penanganan Bencana Sosial & Politik, Dit. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (Dit PSKBS) Kementerian Sosial RI
4. Anang Kurniawan, Sales Manager CV Pasific Harvest
