Ratusan Honorer Banjarbaru Tak Masuk Usulan PPPK, DPRD Janji Perjuangkan Nasib
Ratusan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), mengadukan nasib mereka ke DPRD setempat setelah tidak diusulkan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Sebagian besar dari mereka adalah honorer senior yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, bahkan ada yang mencapai 22 tahun, namun tidak termasuk dalam formasi PPPK paruh waktu.
Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan tenaga honorer, Sari Hartati, saat bertemu Ketua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, pada Selasa (16/9).
“Teman-teman mengabdi rata-rata di atas tujuh tahun, tetapi ada juga yang sudah 22 tahun, terutama penjaga sekolah, namun tidak masuk formasi PPPK,” ujar Sari, tenaga honorer di SDN 3 Cempaka yang telah bekerja selama 18 tahun.
Ia menyebutkan bahwa pustakawan, tata usaha, hingga penjaga sekolah tidak termasuk dalam formasi usulan, sehingga banyak tenaga honorer yang kecewa. “Kami meminta anggota DPRD sebagai wakil rakyat bisa memperjuangkan nasib kami agar bisa diangkat menjadi PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, sehingga ada kejelasan status,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky menegaskan pihaknya akan memperjuangkan aspirasi para honorer. “Kami mendengarkan aspirasi yang disampaikan dan siap menindaklanjutinya sesuai tupoksi komisi-komisi di DPRD,” ucapnya.
Rizky menyampaikan, DPRD Banjarbaru akan mencari solusi agar para honorer yang sudah lama mengabdi mendapatkan kepastian status, sesuai formasi yang tersedia. “Kota Banjarbaru menjadi salah satu daerah yang mengalami revisi formasi PPPK paruh waktu sehingga perlu dicari jalan keluar agar tenaga honorer tidak dirugikan,” jelasnya.
Dengan adanya tindak lanjut dari DPRD, para tenaga honorer berharap status mereka segera mendapat kejelasan setelah puluhan tahun mengabdi.
