KAKINEWS – Penunjukan PT Yasa Artha Trimanunggal sebagai pemenang pengadaan motor trail listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memantik polemik serius. Bukan hanya karena nilai proyek yang dinilai fantastis, tetapi juga karena latar belakang orang-orang di balik perusahaan tersebut yang terseret bayang-bayang kasus korupsi bantuan sosial (bansos).
Penelusuran Kakinews, bahwa pengadaan motor listrik jenis Emmo JVX GT dibanderol Rp49,95 juta per unit, sudah termasuk PPN. Namun harga tersebut belum mencakup biaya legalitas seperti STNK dan BPKB, bahkan disebut belum termasuk garansi. Kondisi ini langsung menuai kritik karena dianggap tidak mencerminkan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara, apalagi untuk program sosial yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat.
PT Yasa Artha Trimanunggal sendiri dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di sektor logistik, pengadaan barang, hingga ekspor-impor. Berdiri sejak 2016 dan berbasis di Jakarta, perusahaan ini juga memperluas bisnisnya ke sektor lain, termasuk mengakuisisi maskapai perintis SAM Air. Namun ekspansi tersebut kini tertutup oleh sorotan terhadap rekam jejak internalnya.
Sorotan kian tajam setelah terungkap bahwa Komisaris Utama perusahaan tersebut pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan korupsi penyaluran bansos di Kementerian Sosial tahun 2020.
Kasus ini merupakan turunan dari perkara besar yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara. Dalam pengembangannya, KPK mengusut dugaan penyimpangan distribusi bansos beras hingga bantuan sosial presiden selama pandemi COVID-19, dengan potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp200 miliar.
Fakta bahwa sosok yang pernah terseret dalam pusaran kasus bansos kini berada di lingkar perusahaan pemenang proyek MBG memicu kecurigaan publik. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana proses seleksi dilakukan dan apakah prinsip kehati-hatian benar-benar diterapkan.
Di tengah polemik ini, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku akan menelusuri lebih lanjut pengadaan tersebut. Ia menegaskan bahwa anggaran MBG seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan pangan, bukan pengadaan kendaraan dalam jumlah besar.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut realisasi pengadaan motor listrik telah mencapai lebih dari 21 ribu unit. Ia juga membantah isu pengadaan hingga 70 ribu unit, sembari menegaskan bahwa kendaraan tersebut masih dalam proses pencatatan sebagai Barang Milik Negara.
Situasi ini memperlihatkan satu hal yang mengkhawatirkan: proyek sosial bernilai besar kembali dibayangi nama-nama yang pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ketika transparansi dipertanyakan dan rekam jejak menjadi sorotan, publik pun menuntut jawaban—apakah ini sekadar kebetulan, atau indikasi pola lama yang belum benar-benar terputus?
Tinggalkan Balasan