Jakarta, Kakinews – Skandal dugaan “main mata” dalam penanganan kasus korupsi kembali mencoreng wajah penegakan hukum. Kali ini, enam jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara diseret ke Kejaksaan Agung setelah dituding terlibat praktik mafia perkara dalam kasus pembangunan Jembatan Cirauci II di Buton Utara.

Gerakan Masyarakat Buton Utara Menggugat (MBG) tak lagi sekadar melayangkan kritik. Mereka resmi melaporkan enam jaksa tersebut ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Rabu (29/4/2026), setelah sebelumnya mengadu ke Komisi Kejaksaan. Langkah ini menjadi sinyal keras bahwa publik mulai kehilangan kepercayaan terhadap integritas aparat penegak hukum.

Koordinator MBG, Zaiddin Ahkam, secara blak-blakan menuding adanya kejanggalan serius dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kdi. Ia menilai jaksa tidak sekadar lalai, tetapi diduga sengaja “memilah” siapa yang dijerat dan siapa yang dilindungi.

Lihat Juga:
Barbuk Saham Rp2,4 Triliun Dikuasai Kejagung, Jejak Cuci Uang Koruptor Masih Membekas di Bursa
Kejagung Ambil Alih Dugaan Korupsi Hutan Way Kanan, Kejati Lampung Klaim Selamatkan Negara Rp1 Triliun

“Korupsi ini dilakukan bersama-sama, tapi yang dijadikan tersangka hanya pihak tertentu. Pejabatnya justru dilepas. Ini bukan penegakan hukum, ini permainan,” tegas Zaiddin.

Sorotan utama mengarah pada seorang pejabat berinisial B yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam fakta persidangan dan dakwaan, peran B disebut aktif sejak awal hingga akhir proyek. Namun anehnya, hingga kini ia tak tersentuh status tersangka.

Padahal, keputusan-keputusan krusial justru berada di tangan B—mulai dari persetujuan kontrak hingga pemberian perpanjangan waktu pekerjaan meski kondisi proyek sudah kritis. Kebijakan tersebut diduga menjadi pintu utama terjadinya kerugian negara.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

“Perannya terang benderang, tapi jaksa seperti pura-pura buta. Kalau ini bukan upaya menyelamatkan, lalu apa?” sindir Zaiddin tajam.

MBG juga menguliti dugaan pelanggaran kode etik jaksa, mulai dari integritas hingga profesionalitas. Jaksa dinilai tidak menjalankan tugas secara independen dan cermat, bahkan terkesan membiarkan konstruksi perkara timpang.

Yang lebih memicu kemarahan publik, pasal yang digunakan dalam dakwaan sebenarnya membuka ruang penjeratan pihak lain melalui konsep “turut serta”. Namun, jaksa justru dinilai selektif dan tebang pilih dalam menetapkan tersangka.

“Pakai pasal penyertaan, tapi pelakunya dipilih-pilih. Ini bukan hukum, ini sandiwara hukum,” lanjutnya.

Kasus ini bermula dari proyek pembangunan Jembatan Cirauci II senilai Rp2,13 miliar yang berakhir mangkrak. Ironisnya, sebagian anggaran sudah dicairkan. Dalam proses hukum, hanya dua pihak yang dihukum tiga tahun penjara.

Namun di balik putusan itu, fakta persidangan justru membuka tabir keterlibatan pihak lain yang hingga kini belum tersentuh hukum. Istilah “bersama-sama” dalam dakwaan menjadi bukti bahwa perkara ini tidak berdiri sendiri.

MBG pun membawa laporan ini hingga ke Komisi III DPR RI, mendesak adanya pengawasan ketat dan tindakan tegas untuk membongkar dugaan praktik mafia perkara di tubuh kejaksaan.

“Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan atau kepentingan. Kalau ini dibiarkan, kepercayaan publik runtuh total,” tegas Zaiddin.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejati Sultra belum memberikan klarifikasi atas tudingan serius tersebut.