KAKINEWS.ID, BANJARMASIN — Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan dugaan praktik pembungkaman terhadap korban selamat insiden tenggelamnya Kapal Virgo.
Pihak perusahaan, PT Virgo Karya Shipping, santer dituding memberikan uang sebesar Rp 500 ribu berkedok santunan dengan syarat korban harus menandatangani surat perjanjian untuk tidak menuntut ganti rugi.
Kasus ini mencuat dan menjadi viral setelah akun Threads bernama @aleprivazi mengunggah sejumlah bukti berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp dan foto draf surat perjanjian pada September 2026. Dalam unggahannya, pemilik akun meluapkan kekesalannya terhadap pihak perusahaan yang dianggap tidak memanusiakan para korban.
“Bos nya virgo, kapal yg tenggelam dan makan korban, bagi2 500rb ke korban yg selamat dan meminta ttd surat ‘tutup mulut’. Lah maksud lo???? Kelalaian apa yg km tutupin? Nyawa org km hargai 500rb??? Lalu truk kami yg tenggelam, siapa tgg jawab?” tulis akun tersebut dalam unggahannya yang telah mendapat ribuan likes dan komentar dari warganet.
Berdasarkan foto dokumen yang beredar luas, surat tersebut berjudul “Surat Pernyataan Penerimaan Santunan dan Penyelesaian”.
Dokumen yang tertanggal di Banjarmasin, 17 September 2026 itu ditujukan untuk ditandatangani oleh penerima santunan di atas meterai Rp 10.000. Salah satu draf yang beredar memuat nama seorang korban bernama Abu Bakar.
Poin krusial dalam surat tersebut berisi pernyataan sepihak yang sangat mengikat:
“Dengan diterimanya tali asih tersebut, saya menyatakan bahwa penyelesaian atas kejadian tersebut telah dilakukan secara musyawarah. Saya selaku penerima santunan tidak akan mengajukan tuntutan, klaim, maupun permintaan ganti rugi kembali kepada PT VIRGO KARYA SHIPPING.”
Saat dikonfirmasi, pemilik akun thread @Aleprivazi menjelaskan bahwa ia merupakan keluarga dari salah seorang korban selamat.
“Keluarga saya adalah korban yang selamat,” ucapnya.
Saat ditanya mengenai keaslian surat pernyataan tersebut, ia mengatakan bahwa keluarganya disodorkan surat tersebut sesaat setelah dievakuasi.
“Surat disodorkan waktu beliau di tempat evakuasi,” jelas pemilik akun @Aleprivazi.
“Beliau sudah pulang sekarang,” tambahnya.
Menurutnya juga, saat ini korban yang namanya tertera dalam postingan tersebut belum bisa diajak berkomunikasi.
“Maaf korban tidak mau di kontak dan masih blm di keadaan bisa diajak bicara,” katanya.
Selain draf surat, tangkapan layar dari sebuah grup perpesanan WhatsApp juga menunjukkan reaksi penolakan dan kemarahan dari pihak keluarga maupun korban. Dalam obrolan tersebut, salah satu anggota grup menyebut bahwa langkah perusahaan itu adalah bentuk jebakan. “Santunan 500 rb… Mau menjebak korban dengan 500 rb….. Kurang ajar itu,” tulis salah satu anggota grup. Anggota lainnya juga mengimbau agar penumpang membaca dan memahami isi surat tersebut sebelum membubuhkan tanda tangan agar tidak tertipu.
Hingga berita ini diturunkan, unggahan tersebut terus menuai kecaman dari publik. Warganet mendesak aparat berwenang untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan intimidasi berkedok santunan ini, serta menuntut transparansi dari PT Virgo Karya Shipping terkait tanggung jawab penuh atas insiden tenggelamnya kapal, baik terhadap korban jiwa, korban selamat, maupun kerugian materiil seperti truk muatan yang ikut tenggelam.
Belum ada pernyataan resmi yang dirilis oleh pihak PT Virgo Karya Shipping menanggapi kehebohan di media sosial ini.
![**Rp40 Miliar Tan Kian ke Febrie Jadi Sorotan: Disebut Hakim, Dikaitkan Kejagung dengan Tindak Pidana Asal Asabri** JAKARTA — Dugaan aliran uang Rp40 miliar dari taipan properti Tan Kian kembali menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Nilai Rp40 miliar tersebut bukan sekadar informasi yang beredar. Nama dan nominal itu tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ketika memutus perkara praperadilan Febrie dalam perkara Nomor 134. Hakim tunggal PN Jaksel Richard Edwin mengungkap adanya keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang Rp40 miliar kepada Febrie. Keterangan tersebut disebut telah menjadi bagian dari konstruksi bukti yang digunakan dalam penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya. Namun, hakim menegaskan bahwa forum praperadilan tidak berwenang menguji kebenaran materi keterangan tersebut karena substansinya telah masuk ke pokok perkara penyidikan. “Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar,” ujar Richard dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut kembali mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Febrie. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dicecar 22 pertanyaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu materi pemeriksaan menyangkut hubungan Febrie dengan Tan Kian serta dugaan penerimaan uang dari pengusaha tersebut. “Ada 22 pertanyaan ya seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain tidak ada. Tadi lebih ke terkait dengan Tan Kian, misalnya apakah mengenal Tan Kian atau terkait dengan apakah ada pernah ada penerimaan dari Tan Kian,” kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). Febri menegaskan kliennya membantah pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian untuk penanganan perkara Asabri. Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru menyebut dugaan uang Rp40 miliar tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febrie, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut Anang, salah satu tindak pidana asal tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Asabri. Dalam konstruksi perkara itu, Febrie diduga menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian. “Tindak TPPU dan tindak pidana korupsi asalnya. Nah, itu yang saudara sebutkan [uang Rp40 miliar dari Tan Kian] itu berarti ke tindak pidana asalnya, salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut membuat dugaan aliran uang Rp40 miliar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Sebab, di satu sisi, nama Febrie dan nominal Rp40 miliar muncul dalam pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Tan Kian. Di sisi lain, kubu Febrie membantah adanya penerimaan uang tersebut. Versi kubu Febrie menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian tidak secara tegas menyatakan uang Rp40 miliar diberikan kepada Febrie Adriansyah. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan BAP Tan Kian, pengusaha tersebut awalnya dihubungi seseorang bernama Lucy. Tan Kian disebut mendapat informasi mengenai perkara yang sedang berjalan dan adanya potensi dirinya menjadi tersangka apabila perkara tersebut tidak “diurus”. Komunikasi kemudian disebut berlanjut dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho. Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, uang diserahkan Tan Kian kepada Fery, bukan kepada Febrie Adriansyah. “Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut,” kata Febri. Febri juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyampaikan kemungkinan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, identitas keempat pejabat tersebut tidak diungkap secara rinci oleh kubu Febrie. “Tan Kian justru mengatakan di BAP itu, menggunakan kata ‘menurut saya, bisa saja’. Tan Kian mengatakan, bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Kubu Febrie juga menegaskan bahwa Tan Kian tidak menyatakan secara pasti kepada siapa uang tersebut ditujukan, digunakan, maupun disimpan setelah diserahkan kepada Fery. Dengan demikian, terdapat dua versi yang kini berhadapan dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim mencatat keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan Rp40 miliar kepada Febrie, sementara kubu Febrie menyatakan BAP Tan Kian tidak secara tegas menyebut uang itu diberikan kepada Febrie. Sementara Kejaksaan Agung menempatkan dugaan Rp40 miliar tersebut dalam konteks tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie. Tan Kian sendiri sebelumnya telah diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi Asabri. Setelah penanganan perkara berada di Kejaksaan Agung, Tan Kian diperiksa oleh penyidik Tim 9 pada Kamis (30/7/2026) dan Selasa (1/9/2026). Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menguji seluruh keterangan, aliran dana, pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta keterkaitannya dengan perkara Asabri dan Jiwasraya. Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan penerimaan Rp40 miliar tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti di tahap penanganan perkara.](https://kakinews.id/wp-content/uploads/2026/09/Febrie-Pakai-Rompi-Tahanan-Kejagung-270x152.jpeg)
