JAKARTA, KAKINEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penggeledahan dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Kali ini, kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur menjadi sasaran penyidik.
Penggeledahan pada Jumat (18/9/2026) menghasilkan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang dinilai berkaitan dengan perkara yang menyeret pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta petinggi Summarecon.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menyita dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diduga berkaitan dengan perkara, dokumen keuangan PT Summarecon Agung Tbk dan keterkaitannya dengan Kencana Jayaproperti Agung (KCJA), serta barang bukti elektronik terkait pemblokiran sengketa tanah di wilayah Bogor.
Seluruh barang bukti tersebut kini dibawa penyidik untuk ditelaah dan dianalisis guna memperdalam konstruksi perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.
Langkah KPK ini memperlihatkan bahwa penyidikan tidak berhenti pada penangkapan dan penetapan tersangka. Penyidik kini menelusuri dokumen, transaksi, komunikasi elektronik, serta mekanisme pengurusan HGB yang diduga menjadi pintu masuk perkara.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9/2026). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 19 orang dan kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Mereka adalah Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi; pihak swasta Rizal Pahlevi; mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto; politikus Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; serta Erwin dan Muhammad Fakhry.
KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang yang disebut memiliki hubungan kepercayaan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Dalam perkara pengurusan HGB Summarecon, KPK juga mengungkap dugaan pemberian uang Rp1,5 miliar dari Adrianto kepada Erwin. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB Summarecon. Dari uang tersebut, Rp200 juta disebut kemudian diberikan kepada Sontang Coin Manurung.
Di sisi lain, besarnya barang bukti uang yang ditemukan dalam OTT membuat perkara ini semakin mendapat perhatian. KPK menyita sekitar Rp106,3 miliar dalam bentuk rupiah dan valuta asing.
Sebagian besar uang ditemukan di rumah Arif Sugiyanto, yakni Rp31,86 miliar, ditambah US$2.611.500, SGD1.974.500, SAR910, dan RM981. Uang lainnya ditemukan di sejumlah lokasi, termasuk rumah Rizal Pahlevi dan Sontang Coin Manurung.
Namun perkara ini tidak berhenti pada dugaan suap pengurusan HGB. KPK juga mengembangkan dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan layanan pertanahan serta persoalan rotasi, promosi, dan mutasi jabatan di lingkungan ATR/BPN. Penyidik bahkan masih mendalami asal-usul setoran Rp10 miliar yang disebut masuk kepada Arif pada 7 September 2026.
Setelah sebelumnya menggeledah sejumlah ruangan pejabat di Kementerian ATR/BPN, penyidik kini bergerak ke kantor perusahaan. Rumah kediaman Lampri di Jatiwaringin, Bekasi, juga menjadi bagian dari rangkaian penggeledahan.
Artinya, penyidik kini tengah menyusun potongan-potongan perkara dari dua sisi: jalur birokrasi pertanahan dan jalur pihak swasta yang berkepentingan terhadap pengurusan HGB.
Di tengah rentetan penggeledahan tersebut, posisi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ikut menjadi sorotan publik. Nusron bukan tersangka dalam perkara ini dan menyatakan menghormati proses hukum KPK serta menyerahkan proses penyidikan kepada lembaga antirasuah.
KPK sendiri masih membuka ruang untuk memanggil pihak-pihak lain apabila keterangan mereka dibutuhkan dalam penyidikan.
Dengan penggeledahan kantor Summarecon, perhatian penyidikan kini bergeser pada pertanyaan yang lebih jauh: bagaimana proses pengurusan HGB tersebut berlangsung, siapa yang mengatur alirannya, siapa yang menerima uang, dan apakah transaksi yang telah ditemukan penyidik merupakan bagian dari rangkaian yang lebih luas.
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu kini berada di tangan penyidik KPK melalui pemeriksaan dokumen, barang bukti elektronik, aliran uang, serta keterangan para pihak yang telah maupun akan diperiksa.
![**Rp40 Miliar Tan Kian ke Febrie Jadi Sorotan: Disebut Hakim, Dikaitkan Kejagung dengan Tindak Pidana Asal Asabri** JAKARTA — Dugaan aliran uang Rp40 miliar dari taipan properti Tan Kian kembali menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Nilai Rp40 miliar tersebut bukan sekadar informasi yang beredar. Nama dan nominal itu tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ketika memutus perkara praperadilan Febrie dalam perkara Nomor 134. Hakim tunggal PN Jaksel Richard Edwin mengungkap adanya keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang Rp40 miliar kepada Febrie. Keterangan tersebut disebut telah menjadi bagian dari konstruksi bukti yang digunakan dalam penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya. Namun, hakim menegaskan bahwa forum praperadilan tidak berwenang menguji kebenaran materi keterangan tersebut karena substansinya telah masuk ke pokok perkara penyidikan. “Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar,” ujar Richard dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut kembali mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Febrie. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dicecar 22 pertanyaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu materi pemeriksaan menyangkut hubungan Febrie dengan Tan Kian serta dugaan penerimaan uang dari pengusaha tersebut. “Ada 22 pertanyaan ya seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain tidak ada. Tadi lebih ke terkait dengan Tan Kian, misalnya apakah mengenal Tan Kian atau terkait dengan apakah ada pernah ada penerimaan dari Tan Kian,” kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). Febri menegaskan kliennya membantah pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian untuk penanganan perkara Asabri. Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru menyebut dugaan uang Rp40 miliar tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febrie, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut Anang, salah satu tindak pidana asal tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Asabri. Dalam konstruksi perkara itu, Febrie diduga menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian. “Tindak TPPU dan tindak pidana korupsi asalnya. Nah, itu yang saudara sebutkan [uang Rp40 miliar dari Tan Kian] itu berarti ke tindak pidana asalnya, salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut membuat dugaan aliran uang Rp40 miliar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Sebab, di satu sisi, nama Febrie dan nominal Rp40 miliar muncul dalam pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Tan Kian. Di sisi lain, kubu Febrie membantah adanya penerimaan uang tersebut. Versi kubu Febrie menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian tidak secara tegas menyatakan uang Rp40 miliar diberikan kepada Febrie Adriansyah. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan BAP Tan Kian, pengusaha tersebut awalnya dihubungi seseorang bernama Lucy. Tan Kian disebut mendapat informasi mengenai perkara yang sedang berjalan dan adanya potensi dirinya menjadi tersangka apabila perkara tersebut tidak “diurus”. Komunikasi kemudian disebut berlanjut dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho. Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, uang diserahkan Tan Kian kepada Fery, bukan kepada Febrie Adriansyah. “Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut,” kata Febri. Febri juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyampaikan kemungkinan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, identitas keempat pejabat tersebut tidak diungkap secara rinci oleh kubu Febrie. “Tan Kian justru mengatakan di BAP itu, menggunakan kata ‘menurut saya, bisa saja’. Tan Kian mengatakan, bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Kubu Febrie juga menegaskan bahwa Tan Kian tidak menyatakan secara pasti kepada siapa uang tersebut ditujukan, digunakan, maupun disimpan setelah diserahkan kepada Fery. Dengan demikian, terdapat dua versi yang kini berhadapan dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim mencatat keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan Rp40 miliar kepada Febrie, sementara kubu Febrie menyatakan BAP Tan Kian tidak secara tegas menyebut uang itu diberikan kepada Febrie. Sementara Kejaksaan Agung menempatkan dugaan Rp40 miliar tersebut dalam konteks tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie. Tan Kian sendiri sebelumnya telah diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi Asabri. Setelah penanganan perkara berada di Kejaksaan Agung, Tan Kian diperiksa oleh penyidik Tim 9 pada Kamis (30/7/2026) dan Selasa (1/9/2026). Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menguji seluruh keterangan, aliran dana, pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta keterkaitannya dengan perkara Asabri dan Jiwasraya. Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan penerimaan Rp40 miliar tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti di tahap penanganan perkara.](https://kakinews.id/wp-content/uploads/2026/09/Febrie-Pakai-Rompi-Tahanan-Kejagung-270x152.jpeg)
